6 BUMD Tak Dapat PMP, Ahok Pelajari Dasar Penolakan Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta - Strategi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mempercepat pembangunan DKI Jakarta nampaknya tidak berjalan mulus. Niat memanjakan masyarakat Jakarta dengan sarana dan prasarana yang memadai itu kini diambang kepupusan.

Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya menyetujui 1 dari 7 BUMD milik Pemprov DKI untuk mendapat anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). 6 sisanya dicoret. Pria yang akrab disapa Ahok ini pun bingung dengan sikap Kemendagri.

"Kita lagi pelajari, kalau kita lihat dasarnya ada. Ada perda ya. Kan dia juga bersayap (keterangan Dirjen Keuangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek) kan. Kalau dibutuhkan masyarakat dan kepentingan umum, (tidak) bisa dia (coret). Makanya saya mau baca kalimat bersayapnya mana," kata Ahok di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 8 Januari 2016.

Dengan keputusan Kemendagri tersebut, Ahok mengaku sedang memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain yang ia istilahkan 'pohon duit'. Sambil bergurau, pria berkacamata ini mengatakan akan menggoyang-goyang 'pohon duit' agar tetap bisa merealisasikan pembangunan kota megapolitan ini.

"Aku bisa cari cara lah, aku punya pohon duit nanti ku goyang-goyang (biar) jatuh duitnya. Kita akan cari sumber pendanaan lain, artinya. Bisa macam-macam, lewat bank, nanti juga saya undang ketua Bursa Efek Indonesia (BEI) Pak Tito. Kita harus pikirkan pembangunan yang bersifat infrastruktur," ucap Ahok.

Ahok membayangkan mekanisme pendanaan melalui BEI, yaitu penjualan saham yang ke depannya menawarkan keuntungan.

"Orang Jakarta mau beli saham apa tidak kalau kedepannya pasti menguntungkan? Nah itu ke depan akan kita bicarakan seperti apa."

Hanya proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang mendapatkan restu berupa pendanaan dari Kemendagri pada APBD 2016. Anggaran untuk 6 BUMD lainnya seperti PT Jakpro, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Dharma Jaya dan PT Transjakarta telah dicoret dari APBD 2016 oleh kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo tersebut.