PAN Dinilai Tidak Etis Minta Jatah Kursi Menteri Kabinet Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan mendapat kursi menteri, bila dilakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid II.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Mohammad menilai, langkah PAN yang terkesan 'pamer' mendapat jatah kursi tidak etis.

"Tidak etis. Partai tak punya wewenang dan bilang partai punya jatah. Seolah-olah bilang kami dapat jatah menteri dan membuat kegaduhan baru dan memberi kesan partai haus jabatan," kata Yasin, saat dihubungi, Minggu (10/1/2016).
‎
"Orang baru kok sudah minta-minta. Tidak memberi pelajaran politik masyarakat," sambung dia.

Menurut Yasin, partai berlambang matahari itu seharusnya lebih menjaga sikap sebagai pendatang baru dalam partai politik pendukung pemerintah. Apalagi, pemberian jatah kursi merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu cara-cara kurang baik, dan tidak baik bagi PAN sendiri. Karena baru bergabung dengan pemerintah. Apapun yang dilakukan Presiden nantinya harus didukung. Karena dia sudah jadi pendukung pemerintah," kata dia.

Menggoyah Politik KMP

Yasin menuturkan cara partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu bak partai haus kekuasaan.‎ "Dalam kondisi situasi politik, itu tidak baik. Kalau mengusulkan nama itu hal yang wajar."

"Kalau mendesak bilang ke publik telah dapat jatah menteri, itu mendahului hak Presiden. Seolah-olah mereka sudah dapat jatah kursi‎," sambung dia.

Meski demikian, Yasin menilai, ada sisi positif bergabungnya PAN ke pemerintah. Sebab, hal itu semakin meringankan pertarungan politik di parlemen.

"Bergabungnya PAN, saya kira itu efektif akan menggoyah politik KMP. Tapi soal reshuffle kalau Presiden mau mengubah, harus ada alasan yang tepat ke publik. PAN tak etis mendesak dan harus menerima keputusan Presiden nantinya," pungkas Yasin.

Sementara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, partainya tidak pernah mengusulkan. Apalagi menyodorkan kadernya menjadi calon menteri kepada Presiden Jokowi untuk masuk dalam jajaran kabinet.

"Kader kami ada 7 juta dan pengurus ada ribuan, jadi siapa yang bilang bahwa PAN sudah menyiapkan kadernya untuk menjadi calon menteri," kata Zulkifli seperti dikutip Antara di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 9 Januari 2016.