Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas membahas mengenai program pencegahan terorisme dan deradikalisasi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rapat tersebut akan membahas poin-poin yang dianggap mendesak dalam mencegah terorisme dan program deradikalisasi.
"Kita mau bikin menyeluruh, supaya sekaligus-lah untuk rapat nanti jam 15.00 WIB. Kita mau nyiapin dulu karena saya pikir itu harus sudah menyeluruh ya. Jadi enggak boleh sepotong-potong karena ke depan itu masalah ancaman menjadi yang serius, jadi kita harus tangani serius," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (21/1/2016). ‎
‎
Luhut mengungkapkan salah satu yang dibahas adalah mengenai langkah preventif yang akan dilakukan pemerintah bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan organisasi radikal seperti ISIS. Salah satu opsi, kata Luhut, adalah pencabutan status kewarganegaraan. ‎
‎
Baca Juga
"Kemudian masalah kewarganegaraan, kalau dia sudah perang (di negara lain atau bersama kelompok radikal), langkahnya misalnya ya bisa penahanan sementara. Terus kemudian mungkin kalau dia join foreign fighther, dia harus lepas kewarganegaraannya," ucap Luhut.
Mengenai program deradikalisasi yang juga akan dibahas dalam rapat siang nanti, Luhut mengatakan Jokowi akan turut mengikutsertakan beberapa ulama. Mereka akan dimintai pendapatnya mengenai langkah-langkah deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. ‎
"Deradikalisasi itu memberikan pemahaman mengenai sebenarnya ISIS itu apa. ISIS itu bukan Islam, itu supaya jelas. Nanti tentu alim ulama kita, tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, tokoh senior lain akan memberikan penjelasan lebih detail. Nanti di-quote lah dari Alquran bahwa Islam itu adalah agama penuh kasih sayang," ujar Luhut.
Meski begitu, Luhut belum bisa memastikan apakah Jokowi akan mengeluarkan Perppu Terorisme. "‎Kita liat dulu. Sekarang kita persiapin Perppu juga, kita persiapin draftnya yang ini nanti kita pelajari mana untung dan ruginya," kata Luhut.