Ketua DPR: Golkar Tak Terbiasa Jadi Oposisi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Ade Komaruddin mengatakan, sejak berdirinya Golkar selalu bersama-sama mendukung pemerintah. Dengan alasan itu partai berlambang pohon beringin mengubah sikap politiknya yang kini mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Sudah selesai, mendukung pemerintah itu hanya formalitas Golkar tak terbiasa oposisi, kultural, Golkar untuk berkarya. Jadi orang Golkar berkarya bagi kesehatan rakyat Indonesia. Mengkritik, bukan Golkar, enggak punya bakat (mengkritik pemerintah)," kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (31/1/2016).

Ketua DPR ini berujar, meskipun Golkar mendukung pemerintah namun tidak serta merta akan selalu 'memuluskan' kebijakan pemerintah jika itu tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia.

"Kalau pemerintah keliru dibenarkan berbahaya, pemerintahan tidak kuat ditopang keputusan ketidakbenaran‎," ujar dia.

Pria yang akrab disapa Akom ini menuturkan, dengan bergabungnya Golkar dan diikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maka partai oposisi atau partai di luar pemerintahan hanya tinggal Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk itu, sebagai check and balances ‎meskipun Golkar sebagai partai yang kini mendukung pemerintah harus tetap proporsional dalam melihat kebijakan-kebijakan yang diambil.

‎"Supaya demokratis balances, itu bagian agenda konsolidasi demokrasi, agenda melakukan konsolidasi demokrasi harus dilakukan langkah-langkah di mana masyarakat dan parlemen tidak kehilangan kritisisme. Saya menganggap bahwa kecendurungan keseluruhan baik, alasan tentu amar maruf nahi munkar, saya lihat pendukung pemerintah tapi tidak mendukung kalau benar-keliru," papar dia.

Untuk itu, Akom menambahkan, tidak hanya Golkar namun semua partai baik koalisi maupun oposisi harus mendukung pemerintah secara proporsional.

"Artinya kita tidak boleh membabi buta, negeri ini mengatakan ya jika itu salah ya salah dan jika itu dibenarkan itu tidak boleh. Saya sampaikan semua partai politik baik didalam pemerintahan dan tidak seharusnya seperti jika mengatakan keliru ya keliru salah ya salah," tandas Akom.