Revisi UU KPK, dari Penyadapan hingga SP3

Liputan6.com, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) sudah disepakati pemerintah dan DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Badan Legislasi (Baleg) DPR sendiri langsung bekerja untuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan mendengarkan masukan dari pengusul dan fraksi-fraksi di DPR.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska mengatakan, fraksinya sebagai pengusul awal RUU KPK memberikan catatan terhadap pasal-pasal mana saja yang akan direvisi. Namun, kata dia, yang jelas terdapat 45 anggota DPR dari 6 fraksi yang mengusulkan agar UU KPK di revisi.

"Sebanyak 45 orang dari 6 fraksi ini kita libatkan juga. Kita hanya sampaikan keterangan sebagai pengusul," kata Risa Mariska tanpa menyebut fraksi-fraksi mana yang mendukung RUU KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Sebanyak 45 anggota DPR dari 6 fraksi yang menjadi pengusul yang dimaksud Risa masih sama dengan pengusul pada Oktober 2015 lalu, yakni ada 15 orang anggota Fraksi PDIP yang mendukung revisi UU KPK, 11 orang Fraksi Nasdem, 9 orang Fraksi Golkar, 5 orang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 3 orang Fraksi Hanura dan 2 orang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasal-pasal yang perlu direvisi yang dimaksud Risa antara lain: pertama, penyadapan yang diatur dalam pasal 12A-12F. Dalam pasal-pasal itu disebutkan mengenai izin penyadapan dan mekanisme untuk melakukan penyadapan.

"Dari yang sudah ada kemarin, kewenangan KPK tidak ada yang dikurangi. Supaya kuat menambahkan fungsi penyadapannya dan dewan pengawas," ujar dia.

Kedua, dewan pengawas yang diatur dalam Pasal 37A-37F. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas, tugas pokok dan fungsi, syarat untuk menjadi anggota dewan pengawas serta pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas.

"Dewan pengawas, kepada etik saja bahwa ini hanya usulan kalau ada yang dirasa kurang," ucap Risa.

Risa melanjutkan, revisi UU KPK harus sesuai dengan KUHAP, membangun sinergitas antara lembaga penegakan hukum yang lain.

‎"KPK belum baca draf terakhir, KPK hanya membaca draf yang lalu," kata Risa menanggapi penolakan pimpinan KPK pada saat RDP dengan Komisi III beberapa waktu lalu.

Risa menilai penolakan dari berbagai kalangan atas revisi UU KPK ini sangat wajar. Sebab, semua pihak selalu mendukung lembaga antirasuah ini.

"Kalau penolakan wajar ya, kita sama-sama cinta dengan institusi ini. Kalau mau perbaiki kita duduk lagi sama-sama kasih kita masukan," kata dia.

‎Ketiga, penyelidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 43, pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 45, Pasal 45A dan pasal 45B. Penyelidik pada KPK sebagaimana diatur dalam pasal 43, pasal 43A, dan 43B merupakan penyelidik dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal 2 tahun. Selain itu, juga diatur persyaratan bagi penyelidik KPK.

"Adapun mengenai penyidik diatur dalam pasal 45, pasal 45A, dan pasal 45B, penyidik pada KPK merupakan penyidik yang diperbantukan dari Polri, Kejaksaan RI, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang diberi wewenang khusus oleh UU dengan masa tugas minimal 2 tahun. Selain itu, juga diatur persyaratan bagi penyidik KPK," jelas Risa.

Terkait dengan penyidikan dan penuntutan, katanya, KPK diberi wewenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi.‎

"‎Ketika seseorang sudah ditetapkan Tersangka (TSK), kalau sakit atau meninggal, tidak mungkin dia punya cap sebagai tersangka. KPK kita tidak kita izinkan untuk ke semua orang," kata Risa.