Mahasiswa UI Demo Tolak Kenaikan Biaya Kuliah

Liputan6.com, Depok - Puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi untuk menolak rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru angkatan 2016. Puluhan mahasiswa yang menyatakan diri dari kelompok mahasiswa "UI Bersatu" ini merupakan gabungan dari berbagai elemen organisasi dan non organisasi mahasiswa di UI.

Mereka berunjuk rasa di Gedung Pusat Administrasi Universitas (PAU) Depok, Jawa Barat, Selasa (2/2/2016).  

Rifqi, Mahasiswa Ilmu Ekonomi UI yang tergabung dalam Tim Kajian Aksi mengatakan, dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan, pendanaan perguruan tinggi menjadi tanggungjawab pemerintah, universitas, dan masyarakat.

"UI harus berhenti membebankan komponen pembiayaan pendidikan terbesar pada mahasiswa. UI harus berhenti mengandalkan pemasukan dari Biaya Pendidikan Mahasiswa sebagai pemasukan utamanya," tegas Rifqi.

Berdasarkan statistik yang dirilis kelompok mahasiswa UI Bersatu, rata-rata mahasiswa sarjana (S1) reguler angkatan 2015, UKT berkontribusi lebih dari 50% Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Hal itu berarti proporsi pendanaan BKT tidak berimbang, dan didominasi oleh biaya yang dikeluarkan mahasiswa melalui UKT.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN BH) yang mandiri secara keuangan, UI kata Rifqi, seharusnya memanfaatkan sumber dana alternatif lain daripada mengambil uang dari mahasiswa melalui UKT, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No 26 Tahun 2015.

Rifqi menjelaskan, BKT adalah biaya pokok kuliah, sedangkan UKT itu biaya yang harus dibayar mahasiswa. Jadi, UKT adalah BKT yang sudah dikurangi subsidi atau sumber dana alternatif lain.

"Meski begitu, sekitar 60% mahasiswa membayar di UKT termahal," ujar Rifqi.‎

Menurut Rifqi, dalam diskusi terbuka bersama mahasiswa di Balai Sidang UI, Rektor UI Profesor Muhammad Anis sudah menyatakan akan menaikkan biaya pendidikan untuk mahasiswa baru angkatan 2016. Kenaikan tersebut dikarenakan penerimaan UI dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Kemenristek Dikti berkurang sebesar Rp 18 miliar.

"Rektorat berencana menaikkan biaya kuliah dari satu juta sampai 2 kali lipat. Kami menolak kenaikan biaya kuliah. Kalau biaya tetap naik, kami akan adakan aksi yang lebih besar," pungkas Rifqi.