Jurus Damai Penggusuran Kalijodo

Pentolan Kalijodo, Daeng Aziz, boleh saja berkata demikian. Walau demikian, tekad Gubernur DKI Jakarta sudah bulat menertibkan kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Ahok tidak peduli dengan anggapan cara Pemprov DKI Jakarta tidak beradab dalam menertibkan lokasi.

"Aduh kalimat kayak gitu (tidak beradab) susah deh ngomongnya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.

Mantan Bupati Belitung Timur itu sudah bingung menentukan cara paling sopan dalam menertibkan lokasi. Sebab, seluruh prosedur sudah dilaksanakan.

"Kalau enggak beradab, saya kira di sini belum ada tanah yang begitu besar di Jakarta kan, kita dudukin Monas aja mau enggak? Lumayan 80 hektare lho kita dudukin atau dudukin Balai Kota aja, kita gusur dibilang kita kurang beradab," tutur Ahok.

Keputusan penertiban Kalijodo ini sudah tidak bisa diubah lagi. Saat ini proses sosialisasi sudah dilakukan, surat peringatan pun akan dilayangkan. Untuk urusan preman, Ahok pun tak gentar.

"Enggak ada preman kok, kita preman resmi," Ahok menegaskan.

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi sebelumnya menerbitkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada warga Jalan Kepanduan RW 05 kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk segera mengosongkan tempat tinggalnya. Sebab, dalam waktu dekat kawasan Kalijodo itu akan segara ditata dan ditertibkan.

Surat bernomor 640/1.751 itu ditujukan kepada para pemilik bangunan, pemilik usaha atau tempat hiburan, dan para pekerja di lima RT di kawasan Kalijodo. Surat pemberitahuan pembongkaran Kalijodo tersebut mulai disosialisasikan ke warga sejak Minggu, 14 Februari 2016.

Sebelumnya, pentolan kawasan Kalijodo, Daeng Aziz mendatangi Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta terkait rencana penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Namun, Ahok mengaku tidak mengenal sosok Daeng Aziz. Meski nama Aziz sangat dikenal saat kasus dugaan penodongan pistol ke polisi.

"Aku enggak tahu," singkat Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin 15 Februari 2016.

Menurut Ahok, orang seperti Aziz tidak boleh dibiarkan bebas karena bisa membahayakan warga. Terlebih, yang ditodongnya adalah polisi. "Ya makanya kalau nodong pistol harusnya masuk penjara dong nodong polisi."

Sementara itu Pemprov DKI akan terus berkoordinasi Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya terkait penertiban lokalisasi Kalijodo.

"Kapolda yang atur, kemarin kita ketemu Kapolda, Pangdam, mereka akan atur. Mereka dengar masukan kita, kalau selesai baru saya ketemu," beber Ahok.

Tertib Sebelum Konferensi OKI

Pemprov DKI Jakarta terus menyosialisasikan warga di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, mengenai penertiban di kawasan tersebut. Ahok ingin kawasan itu sudah tertib saat Jakarta menjadi tuan rumah Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 6-7 Maret 2016.

Kita lagi lihat dulu, apakah mau sebelum jadi tuan rumah OKI atau sesudah. Saya inginnya sih sebelum jadi tuan rumah, bulan ini harusnya diberesin," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah rusunawa untuk tempat tinggal. Tidak seperti warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang ditempatkan di 1 rusun.

"Kita akan pencar untuk yang mau dagang kita kasih ke Dinas UMKMP atau PD Pasar Jaya. Kalau yang mau tinggal kita bagi di rusun yang ada. Yang mana ada yang kosong kita bagi," kata Ahok.

Dia mengatakan kebanyakan warga yang mengadu nasib di Kalijodo bukan warga Jakarta. Karena itu, Pemprov harus mengeluarkan biaya tambahan untuk dana pulang kampung warga.

"Ya pulang kampung saja sudah, kita bayar," Ahok menandaskan.

Bukan hanya pentolan Kalijodo dan Ahok yang mewarnai pemberitaan mengenai rencana penertiban Kalijodo. Ahmad Dhani, misalnya. Musikus asal Surabaya, Jawa Timur ini menyambangi lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara, Senin 15 Februari 2016.

Mengenakan seragam loreng Banser, bakal calon gubernur DKI Jakarta itu langsung dikerumuni warga. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga wanita-wanita muda dengan pakaian minim mengerubungi Dhani. Mereka berebut bersalaman.

Ahmad Dhani mendatangi Kalijodo dikawal Banser Nahdlatul Ulama (NU). Namun, pengawalan tidak ketat dan penyanyi Mulan Jameela, istri Dhani, pun santai bercengkerama dengan masyarakat sekitar.

Pada kesempatan ini, Dhani menantang Ahok datang ke Kalijodo agar citranya sebagai calon gubernur periode kedua naik. Menurut pentolan grup musik Dewa ini, tindakan Ahok yang hanya mengirim pasukan bukanlah solusi manusiawi.

"Mereka ini rakyat, manusia biasa masak didatangi dengan senjata dan aparat?" ujar Ahmad Dhani.

"Bagus kalau Pak Ahok datang ke sini, citra beliau sebagai incumbent bakalan naik," kata Ahmad Dhani.

Ia menyatakan tidak akan berpihak pada pemerintah ataupun warga Kalijodo jika terjadi perlawanan dan saling serang.

"Kita sebagai Banser memediasi masyarakat dan pemerintah. Kita akan awasi pemerintah yang semena-mena pada rakyat, tapi juga kita akan awasi rakyat yang bersikap anarkis," artis yang digadang-gadang bakal diusung PKB sebagai bakal Gubernur DKI Jakarta itu memungkasi.

Ahok Tertawa

Lain hal dengan Ahmad Dhani, Ahok memilih absen. Ia justru meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian untuk menemui warga Kalijodo, Jakarta Utara. Pertemuan ini untuk berbicara lebih dalam kepada warga dan tokoh masyarakat di pusat prostitusi itu terkait penertiban.

Ahok memilih tetap di Balai Kota dan tidak ikut dalam pertemuan itu. Dia memilih menghindari kemungkinan kericuhan yang muncul karena kehadirannya.

"Ngapain ke Kalijodo? Lo mau nonton film Kung Fu," ujar Ahok sambil tertawa di Balai Kota, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.

Ahok pun santai saja menanggapi rencana Dhani menemui warga Kalijodo. Suami Veronica Tan itu tidak mau ambil pusing.

"Enggak apa-apalah, Ahmad Dhani mah gampanglah. Yang penting Nikita Mirzani dukung gua daripada dia, gitu aja," ucap Ahok sembari tertawa kembali.

Imbauan Komnas HAM

Hari yang sama, puluhan warga Kalijodo mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan kedatangan ratusan aparat keamanan ke daerahnya Minggu 14 Februari kemarin. Aparat keamanan itu datang dengan senjata lengkap terkait dengan rencana penggusuran dan relokasi warga Kalijodo.

Komisioner Komnas HAM, Haffid Abbas, yang menerima laporan warga Kalijodo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya melakukan sosialisasi dan dialog secara langsung dengan warga.

"Pemprov DKI harus menyampaikan apa sebenarnya yang ingin dilakukan di sana dan disosialisasikan kepada warga," ujar Haffid saat menerima laporan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.

Haffid menjelaskan, jika memang penggusuran dan relokasi itu dilakukan, maka Pemprov DKI juga harus memberi kompensasi yang setimpal. Jangan sampai, kata dia, warga yang dipindah ini menjadi telantar setelahnya. Terutama anak-anak yang masih sekolah dan warga yang bekerja di situ.

Momentum Polisi

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal mengatakan, kecelakaan Fortuner yang menyebabkan tewasnya 4 warga di Jalan Raya Daan Mogot KM 15, Jakarta Barat, pada Senin 8 Februari 2016 menjadi momentum polisi melibas kegiatan liar di Kalijodo.

"Polda Metro Jaya tentunya mem-back up soal rencana Pemprov DKI (menggusur Kalijodo). Kita akan lakukan operasi penegakan hukum di sana," ujar Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.

"Karena momentum yang ada saat ini, sangat tepat bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan operasi penegakan hukum, seperti operasi preman, miras, prostitus dan sebagainya," sambung dia.

Iqbal bahkan menyebut, kehidupan malam Kalijodo sebagai target penertiban mereka. Untuk menertibkan kemaksiatan dan penjualan minuman keras ilegal di zona merah legendaris itu, pihaknya sudah mempersiapkan ratusan personel.

"Prinsipnya ada pelanggaran hukum di mana pun, khususnya di wilayah Kalijodo akan jadi target kami. (Personel untuk menertibkan) Banyak jumlahnya. Kami sudah menghitung itu, hampir ratusan. Kami akan lakukan sesegera mungkin operasi kepolisian," ujar Iqbal.

Polda Metro Jaya pun menggandeng Kodam Jaya untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan oleh para preman yang melindungi bisnis haram di Kalijodo, dan upaya penggusuran permukiman yang berdiri di area terbuka hijau milik negara.

"Pemprov DKI saat ini bergabung dengan Polda dan Kodam Jaya melakukan rapat persiapan-persiapan. Kami akan meminimalisir perlawanan-perlawanan," tutur dia.

"Kami juga tidak ingin lagi di sana banyak yang mabuk, sehingga ada korban seperti kasus Fortuner," sambung mantan Kapolres Metro Jakarta Utara itu.

Iqbal mengaku, kepolisian telah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan di Kalijodo. "Sudah diidentifikasi, yang jelas kami sedang bekerja melakukan identifikasi dan mapping kerawanan di sana," jelas Iqbal.

Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso punya prestasi fenomenal selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menggusur lokalisasi Kramat Tunggak. Fenomenal karena lokalisasi ini merupakan kawasan terbesar bisnis esek-esek.

Kramat Tunggak ditutup tidak berarti prostitusi berakhir di Jakarta. Wilayah lain di Jakarta seperti Kalijodo adalah lokalisasi terakhir yang masih menggeliat.

Beberapa gubernur punya mimpi masing-masing untuk kawasan yang berdiri sejak 1930-an ini. Rencana penertiban Kalijodo timbul tenggelam. Rencana hanya tinggal rencana. Denyut prostitusi dan judi tetap hadir di kawasan yang ada di Jakarta Utara ini.

Kini Pemprov DKI berencana menertibkan Kalijodo. Tapi, penolakan muncul dari beberapa warga serta lawan politik Ahok. Mereka menentang rencana Ahok yang akan menggunakan cara represif menggusur prostitusi Kalijodo.

Sejak kasus tabrakan maut yang menewaskan 4 orang, nama Kalijodo mencuat kembali. Sopir sekaligus tersangka, Riki Agung Prasetyo (24), mengakui dirinya di bawah kendali alkohol saat mengendarai Fortuner sepulang dari Kalijodo.

Bagi Bang Yos, sapaan Sutiyoso mantan Gubernur DKI, setiap pemimpin khususnya Gubernur punya gaya masing-masing dalam mengambil kebijakan. Dia tidak mempermasalahkan Ahok yang akan menerjunkan ratusan personel Brimob atau tentara ke Kalijodo, atau rencana membawa tank.

"Yang penting jangan sampai ada pertumpahan darah," ujar Bang Yos saat dimintai pesan untuk Ahok yang akan menertibkan Kalijodo.

Lalu, bagaimana dengan preman-preman yang menolak Kramat Tunggak saat itu?

"Saat itu tidak ada yang berani dengan saya, hahaha...," canda Bang Yos yang tengah mendampingi lawatan kerja Presiden Joko Widodo di California, Amerika Serikat.

Jurus Solusi Damai

Hampir senada dengan Bang Yos, Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung langkah Gubernur Ahok yang bertekad menertibkan lokalisasi Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau.
Ahok pun diminta tak gentar dengan pihak mana pun yang menentang kebijakannya itu.

"Iya itu kan memang tidak sesuai dengan budaya kita, Pancasila dan sila pertamanya, Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mengapresiasi langkah Pemerintah DKI untuk menutup Kalijodo itu. Kita dukung Kalijodo ingin ditutup dan ingin dikembalikan seperti dulu, itu apresiasi kita," kata Zulkifli Hasan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.

Zulkifli meminta sejumlah pihak yang mengritik kebijakan itu agar dapat menyampaikan masukannya dengan baik. Selain itu, dia berharap penertiban kawasan prostitusi tersebut berlangsung damai tanpa disertai kekerasan.

"Kalau caranya kurang tepat ya ditepatkan. Boleh kita sampaikan protesnya. Tapi kan kita bicara program untuk menutup itu," ucap dia.

Pun demikian Tri Rismaharini. Wali Kota Surabaya terpilih ini menyampaikan saran kepada Gubernur Ahok terkait rencana penutupan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. Jurus itu dinilainya ampuh dalam mengatasi persoalan sosial tersebut.

"Menurut saya (ada) 2 hal cara untuk mengatasinya," ucap Tri Rismaharini di Surabaya, Senin 15 Februari 2016.

Perempuan yang akrab disapa Risma ini sukses menutup lokalisasi Gang Dolly dan Jarak. Kebijakan itu ia terapkan kala menjabat wali kota Surabaya periode 2010-2015.

Risma mengungkapkan, 2 jurus tersebut adalah memberikan solusi kepada yang terdampak dari kebijakan tersebut dan juga mengutamakan kebersamaan. Pemerintah tidak boleh asal main tutup sebelum menyiapkan langkah antisipasi dampak sosial dari pembongkaran Kalijodo tersebut.

"Kalau digusur, lalu mereka tinggal di mana. Lalu solusi ekonominya gimana," ujar Risma.

Sedangkan kebersamaan maksudnya ialah agar pemerintah bersinergi dengan semua lapisan masyarakat yang ada untuk duduk bersama. Menyamakan persepsi dinilai Risma sangat penting agar tidak ada dampak sosial.

"Kalau penolakan menutup pasti ada. Tetapi pemerintah dan semua elemen, mulai dari penegak hukum, tokoh masyarakat dan lainnya kudu bersatu. Saya yakin pasti berhasil," ujar Risma.

Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu telah berhasil menutup lokalisasi Gang Dolly dan Jarak pada 2014. Risma sukses mengubah wajah Dolly pada 2014. Tempat yang sebelumnya menjadi tempat prostitusi terbesar se Asia Tenggara itu kini menjadi kawasan sentra ekonomi seperti UKM.

Beberapa jurus damai telah disodorkan terkait rencana penggusuran dan relokasi Kalijodo. Namun, semua itu berpulang kepada seluruh pihak terkait. Akankah harapan damai itu terwujud?