Lulung: Kalijodo Pengalihan Isu Korupsi RS Sumber Waras

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung menilai gencarnya wacana pembongkaran kawasan prostitusi Kalijodo sebagai pengalihan isu dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat di Pemprov DKI.

"Kalijodo pengalihan isu (RS) Sumber Waras. Karena kok media serentak memberitakan, Sumber Waras hilang. Ada apa dengan Kalijodo? Ini pengalihan isu," ujar Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/2/2016).

Lulung bahkan menginginkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok dituding telah menyalahgunakan pembelian lahan RS Sumber Waras.

Pembelian RS Sumber Waras ini terindikasi merugikan negara mencapai Rp 191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014.

"Saya sih ingin cepat-cepat dia (Ahok) ditahan gitu, orang udah cukup buktinya," jelasLulung.

Dukung Penggusuran Kalijodo

Terkait penggusuran Kalijodo, Politisi PPP ini mengaku setuju dengan rencana Pemprov DKI yang ingin membersihkan kawasan prostitusi itu. Namun Lulung berharap penertiban dilakukan secara persuasif tanpa kekerasan.

"Saya tegaskan Haji Lulung ngomong sepakat dengan penertiban, tapi konsepnya penataan. Tapi harus didahulukan komunikasi, jangan pakai kekerasan. Jangan didahulukan kirim TNI dan Polri," ucap Lulung.

Menurut Lulung, apabila dalam penertiban kembali menimbulkan gesekan antara warga Kalijodo dengan aparat, maka Ahok dianggap sengaja membuat jarak antara rakyat dengan aparat keamanan.

"Kalau itu terjadi, Ahok selalu membuat opini agar membuat jarak TNI-Polri terhadap masyarakat, ini bahaya," ucap dia.

Lulung menganjurkan, apabila Ahok tidak berani melakukan komunikasi dengan mendatangi warga Kalijodo, sebaiknya mereka diundang. Dialog sebaiknya juga melibatkan muspida di DKI, yakni Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya.

"Gunakan Muspida tingkat 1, adakan coffe morning. Ahok harus berani mendengarkan masyarakat sendiri. Kalau dia khawatir (ke Kalijodo), ada Muspida, punya tempat, undang masyarakat," pungkas Lulung.