Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menunggu sumbangsih Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi dalam pelaksanaan revolusi mental pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). UI diharapkan menjadi penggerak utama Program Nasional Revolusi Mental.
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, sebagai perguruan tinggi terkemuka, UI adalah pencetak tenaga kerja yang harus memiliki daya saing, memiliki kompetensi, inovatif, dan kreatif.
"Saya sangat harapkan UI bisa berpartisipasi dalam program nasional revolusi mental. Karena itu, saya menunggu sumbangsih UI untuk pelaksanaan revolusi mental," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/2/2016).
Advertisement
Puan menjelaskan revolusi mental tidak saja untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, inovasi, dan kreatif, tapi juga memiliki pola pikir yang sinergis.
Di lingkup perguruan tinggi misalnya, kata Puan, diharapkan inovasi iptek yang masih terpencar-pencar dan ada barrier satu dengan yang lain, bisa bersinergi dan berkoordinasi.
"Gagasan yang ada harus jadi gagasan bersama, jangan ada ego lagi satu dengan yang lain,” imbau dia.
Baca Juga
Menurut Puan, semangat gotong-royong adalah kunci pelaksanaan revolusi mental. Ada banyak hal biasa bisa dikerjakan bersama, dan menghasilkan sesuatu yang besar dan luar biasa. Contohnya, dalam hal kebersihan.
"Orang masih suka buang sampah sembarangan. Padahal, kalau kita bisa hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan, dampaknya bisa sangat banyak dan bagus," ujar dia.
Contoh lain adalah budaya antre, menyeberang di zebra cross, naik kereta secara tertib. Dulu, semasa menjadi mahasiswa UI sekitar 25 tahun lalu, kenang Puan, naik kereta api ke kampus tak pernah terasa aman.
Agen Revolusi Mental
Namun, lanjut Puan, dalam beberapa tahun terakhir, kereta rel listrik Commuter Line di Jabodetabek perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik.
"Artinya, kita semua harus menjadi agen revolusi mental. Kita harus jalankan tema revolusi mental, bersih, tertib dan melayani,” kata dia.
Politikus PDIP ini menegaskan, revolusi mental tidak boleh dilakukan dengan menghilangkan kearifan lokal. Sebaliknya, kearifan lokal diperbaharui, disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan esensinya.
"Revolusi mental harus mengakomodir kepentingan publik, mengangkat kearifan lokal," Puan menegaskan.