Kata Pimpinan DPR Soal Ancaman Mundur Ketua KPK

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengancam mundur dari jabatannya jika revisi Undang-Undang (UU) ‎Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tetap disahkan. Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan, jika Agus Raharjo menginginkan mundur maka tak ada pihak yang bisa mencegahnya.

"Itu hak beliau dan tentu kita hormati hak sikap beliau," kata Ade Komaruddin di Ge‎dung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Politikus Partai Golkar ini memastikan, revisi UU lembaga antirasuah ini akan berjalan terus. Namun tak akan melenceng dari 4 poin yang sudah disepakati dengan pemerintah.

"Tidak ada yang berubah 4 hal itu, dan itu nanti akan dibahas antara lain dalam rapat konsultasi dengan Presiden. Saya yakini revisi tidak akan melenceng dari yang diniatkan semua yaitu tidak lebih atau kurang yaitu 4 hal, baik dari pemerintah maupun DPR, maupun institusi KPK," papar dia.

Ade juga mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti proses revisi tersebut apakah akan disetujui atau tidak dalam paripurna DPR besok.

"Saya kira kita semua menghargai setiap orang warga negara, nanti kita lihat keputusan DPR atas 4 poin yang dianggap akan melemahkan KPK tersebut," ujar Akom.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan dirinya belum mengetahui ancaman Agus Rahardjo tersebut. Agar tidak menimbulkan polemik, kata Fahri, seharusnya revisi UU KPK ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi dipilih langsung oleh rakyat.

"Seharusnya diajukan oleh Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap semua kasus termasuk pemberantasan korupsi," kata Fahri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berujar, saat ini yang terjadi seolah-olah DPR lah yang mengajukan revisi UU KPK. Padahal lanjut dia, inisiatif revisi UU KPK itu dari pemerintah dan didukung oleh partai pendukung pemerintah di parlemen.

‎"Jadi seharusnya Presiden sebagai yang dipilih oleh rakyat lah yang punya proposal revisi. Sebab tidak boleh kita ini dijebak oleh soal-soal yang bukan persoalan inti. Sensasi, ribut-ribut, tarik ulur, tapi ayo bahwa seluruh bangsa Indonesia tidak ada perbedaan pendapat bahwa korupsi dalah kejahatan yang harus diberantas," ujar dia.

Fahri menilai, Agus Rahardjo merasa jika UU KPK direvisi lembaganya tidak bisa bekerja maksimal. Namun dalam hal ini, ia berharap Jokowi bisa menentukan sikapnya. Sebab, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi sendiri menyatakan bahwa revisi ini untuk lebih menguatkan KPK.

"Jadi yang punya proposal dan harus memimpin pemberantasan korupsi itu bukan Agus Rahardjo, memang Pak Jokowi. Dia harus memimpin kita semua memberantas korupsi. Jadi jangan dibalik ini situasinya. Nah mungkin Pak Agus Rahardjo karena dia merasa tidak berdaya.‎ Saya mengerti Pak Agus mungkin karena dia frustasi, dia enggak ngerti cara bekerja (jika UU KPK direvisi)," papar Fahri.