Bamsoet: Isu Money Politics di Golkar Bukan Hal Baru

Liputan6.com, Jakarta - Jelang Musyawarah Nasional Partai Golkar isu bagi-bagi dolar mewarnai pemilihan calon ketua umum partai itu. Menurut Bendahara Umum partai berlambang beringin itu, Bambang Soesatyo isu politik uang selalu santer terdengar menjelang pemilihan ketum.

"Kalau ada isu money politics itu bukan hal baru, belum bisa dibuktikan atau tidak. Kadang orang tidak bisa dibuktikan mana money politics mana cost politics," kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Untuk itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini pun mengaku tak ambil pusing menanggapi isu beredarnya dolar untuk mengamankan suara dari salah satu caketum.

"Kami santai saja, isu ini bukan barang baru. Persoalannya ada enggak bukti itu. Yang enggak boleh kan jual beli suara, sekarang kan dalam proses silaturahmi tidak perlu dipersoalkan," ujar dia.

Meski demikian, Ketua Komisi III DPR ini menegaskan, di partainya tidak diperbolehkan menggunakan politik uang untuk memenangkan diri menjadi ketua umum. Namun, ia menambahkan, dalam setiap kegiatannya politik tidak bisa dilepaskan dari uang dan hal tersebut harus bisa dibedakan.

"Money politics tidak boleh ada di Golkar, tapi faktanya dalam politik ada biaya politik, ada cost politics.‎ Biasanya pertemuan kampenye silaturhami kami undang kader jaraknya ribuan kilo, kita perlu akomodasi. Sejauh masih wajar tidak masalah dan itu tidak jadi ukuran jual beli suara," ucap Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika dalam munas nanti diberlakukan aturan mengikat bahwa semua calon ketua umum Golkar tidak boleh melakukan politik uang.

"Tak ada masalah, lawan-lawan kita kan jagoan-jagoan kita enggak punya duit semua," kata Bamsoet.

Sementara, Ketua DPP Golkar Bowo Sidik Pangarso menambahkan, dirinya mengaku belum mendengar soal politik uang jelang munas seperti yang disampaikan oleh Ketua DPP Golkar Nurdin Halid.

‎"Saya hanya mendengar dari media, dan saya yakin kalau Bang Nurdin bicara pasti ada faktanya," kata Bowo.

Untuk itu, anggota Komisi VI DPR ini mengimbau agar Nurdin Halid mengungkapkan siapa yang bagi-bagi dolar untuk setiap DPD Golkar demi mengamankan suara.

Hal tersebut menurut Bowo, juga agar internal Golkar tidak kembali memanas jelang munas. Sebab, tidak menutup kemungkinan antarkandidat bisa saling curiga.

"Supaya tidak menjadi pembicaraan yang sifatnya memfitnah, saya berharap Bang Nurdin Halid bisa membuktikan kebenarannya. Supaya semuanya jelas, demi kebaikan partai Golkar ke depan‎," tandas Bowo.