Cara Ahok agar PNS DKI Dipercaya Publik

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku kembali ingin berduet dengan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI 2017. Namun jika keinginan itu tak terwujud, Ahok ingin mencari pendamping dari sosok PNS DKI.

Pilihan itu cukup beralasan. Ahok ingin menghapus stigma PNS malas, koruptif, dan bodoh. Ia ingin menumbuhkan kepercayaan publik bahwa banyak PNS DKI yang baik.

"‎Masih ada yang nggak percaya kalau PNS melayani. Makanya saya minta PNS yang di PTSP suruh pakai baju cokelat, supaya orang lihat yang layani kita PNS, orang tahu PNS DKI bekerja," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu 24 Februari 2016.

Namun rupanya tingkat kepercayaan publik terhadap kiprah dan kinerja PNS di pemerintahan masih belum signifikan. Menurut Ahok, masih banyak masyarakat meragukan bahwa PNS jujur dan rajin bekerja.

"‎Makanya kalau dicalonkan jadi wagub, orang akan cari. Kalau kamu nyalon pasti orang akan nyari-nyari kelemahan kamu," tutur dia.

Adanya wacana Ahok bakal mengusung cawagub dari PNS diharapkan publik ‎akan mengorek kejelekan-kejelekan tokoh tersebut. Dengan begitu, publik akan semakin tahu PNS DKI itu seperti apa.

‎Jika publik tidak menemukan kelemahan pada tokoh PNS itu, kata Ahok, secara otomatis kepercayaan publik terhadap pegawainya akan muncul.

"‎Kalau ini tidak terbukti, maka akan membangkitkan kepercayaan rakyat bahwa sebetulnya tidak hanya ada pejabat publik yang  jujur, tapi juga ada PNS jujur," kata dia.

Selama ini, prestasi PNS di pemerintahan kurang disoroti publik. Hanya politikus yang mendapatkan ruang di hati masyarakat karena keberhasilannya di pemerintahan. Meskipun jauh lebih banyak juga politikus yang tidak dipercaya ‎publik karena dianggap gagal menjalankan amanat rakyat.

Harus 'KKN'

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama muak dengan praktik korupsi yang masih ada di Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, Ahok ingin ikut 'KKN'.

Ahok mencontohkan Dinas Perhubungan dulu justru memberikan trayek yang banyak penumpangnya ke operator swasta. Padahal, Pemprov DKI Jakarta memiliki BUMD di bidang transportasi, yakni PT Transjakarta.

"Nah sekarang tidak ada lagi. Saya sudah ingatkan Dishub, Anda harus ingat, perusahaan milik gubernur dan Pemda DKI adalah Transjakarta. Jadi kita harus 'KKN' lah," ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu ingin Transjakarta didukung oleh seluruh pejabat Jakarta. Seluruh trayek harus dikuasai oleh Transjakarta.

Bahkan harus sampai ke Jabodetabek. Dengan begitu, warga bisa mendapatkan pelayanan bus terbaik dengan harga terjangkau.

"Jadi yang Anda bela mau 'KKN' mau dukung habis adalah perusahaan saya. Anggap saja gubernur 'KKN', gubernur punya perusahaan 'KKN' namanya Transportasi Jakarta," tutur Ahok.