Kepengurusan Kosong, Golkar Terancam Absen di Pilkada DKI

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar terancam absen dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Sebab, terjadi kekosongan kepengurusan di DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Anggota DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakun Andriadi mengatakan, kekosongan itu terjadi setelah Ketua DPD DKI Partai Golkar Priya Ramadhani meninggal dunia. Tidak adanya pengurus menyebabkan partai berlambang pohon beringin itu tak bisa menentukan siapa tokoh yang akan diusung dalam Pikada DKI.

"Sudah dua tahun meninggal dunia ketuanya, dan belum ada penggantinya sampai sekarang. Praktis Golkar DKI ini dalam keadaan vakum. Enggak mungkin (mencalonkan) karena Plt (pelaksana tugas) tidak boleh," kata Fayakun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.

Padahal, kata dia, Golkar mempunyai banyak kader yang berpotensial untuk maju dalam Pilgub DKI. Namun, hal itu terhalang oleh kosongnya kepengurusan DPD DKI Partai Golkar.

"Kader yang potensial dari Golkar itu kan banyak. Tapi tidak etis kalau saya sebut nama. Tapi sekarang ini potensi kader yang banyak, organisasi yang besar akhirnya terberangus oleh keadaan yang seperti ini. Saya tidak habis pikir, saya minta musda sudah dua tahun, sampai sekarang tidak ada musda," ujar dia.

Karena itu, Fayakun berharap DPP Partai Golkar memanfaatkan momentum Pilgub DKI untuk sesegera mungkin menggelar musyawarah daerah (Musda) DPD DKI Partai Golkar. Sehingga, harap dia, muncul kepengurusan yang definitif untuk menentukan calon yang akan diusung dalam Pilgub DKI.

"Nah sekarang kembali Golkar ini mau memanfaatkan momentum ini (Pilgub DKI) atau mau menyia-nyiakan momentum. Saya sebagai kader kan minta musda. Tapi tidak dibikin-bikin musdanya," harap Fayakun.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengungkapkan, selain adanya kekosongan ketua, DPD Golkar DKI juga belum menjaring calon-calon yang akan diusung dalam pilkada nanti.‎

"Sehingga praktis Golkar DKI ini dalam keadaan vakum," ungkap Fayakun. Menurut dia, DPD Golkar DKI harus segera menggelar musyawarah daerah DKI agar dapat memulai penjaringan calon untuk pilkada 2017. "Kita tetap meminta DPP menyelenggarakan Musda DKI," ujar Fayakun.