Sukses

'Serangan Balik' Ahok untuk Fadli Zon

Ahok menilai tudingan Fadli Zon adalah bumerang, sebab mencerminkan ketidakpercayaannya ke KPK. Sementara DPR lah yang memilih Pimpinan KPK.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlibat dalam kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pria yang disapa Ahok itu pun mulai gerah dengan tudingan Fadli Zon.

"Aduh Fadli Zon lu dengar," kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Dia menerangkan kasus korupsi di RS Sumber Waras sedang ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dari hasil penelusuran sementara belum ada yang ditetapkan jadi tersangka.

Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan KPK juga sudah meminta laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menambah data. Jika sudah tidak sabar, lanjut dia, Fadli Zon bisa memanggil KPK.

"Kalau Fadli Zon merasa di KPK enggak pintar, enggak ketemu, dan enggak profesional ya panggil dong. Kan yang pilih KPK kan Fadli Zon dan Komisi III. Jadi suruh Fadli Zon yang terhormat, yang terhormat nih jangan nanti tersinggung lagi, anggota dewan yang terhormat, Wakil Ketua DPR RI mungkin bisa kasih tahu kepada KPK, korupsinya si Ahok tuh lebih besar begitu," kata Ahok.

Suami Veronica Tan ini menjelaskan tidak ada tumpang tindih kepentingan dalam kasus tersebut. Ia memang mengenal Ketua KPK Agus Rahardjo, tapi mantan Anggota Komisi II DPR itu memastikan sikap pimpinan lembaga tersebut netral. Jika memang tidak bukti, KPK tidak akan menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Saya kira KPK pasti profesional. Memangnya KPK bisa netapin orang kalau enggak ada bukti?" imbuh Ahok.

Mantan kader Partai Gerindra ini juga menyindir kasus lama yang melibatkan Fadli Zon, yakni pertemuan dengan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump.

"Terus bilangin lain kali kalau foto di belakang Donald Trump enggak usah cengar-cengir begitu bilang, malu-maluin tuh mukanya tuh lu bilangin," sindir Ahok.

Komisi III DPR berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketua Panja Penegakan Hukum DPR Desmond J Mahesa menyatakan pihaknya akan memanggil Ahok terkait penggusuran Kalijodo, keberadaan tempat hiburan Alexis-Malioboro, dan kasus RS Sumber Waras.

"Persoalan Sumber Waras, persoalan-persoalan penggusuran, persoalan perdagangan orang yang itu dibilang berizin seperti Alexis, itu kan perdagangan manusia. Ini berkaitan dengan itu semua," terang Desmond, Senin 7 Maret 2016.