Demokrat: Tak Hanya KPK, Polri dan Kejaksaan Juga Harus Kuat

Liputan6.com, Surabaya - Setelah berkonsolidasi dengan 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia dan 60 anggota fraksi Partai Demokrat DPR, Partai Demokrat menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap 10 isu nasional terkini yang barhasil disimpulkan kepada masyarakat dan Pemerintah.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan yang membacakan 10 rekomendasi tersebut mengatakan bahwa isu yang diangkat, merupakan isu demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia sekaligus peran penting Partai Demokrat terhadap negara

"Jadi ada pandangan rekomendasi demokrat pada 10 isu nasional yang kita angkat demi kemajuan bangsa, rakyat dan peran Partai Demokrat," kata Hinca di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Kesepuluh pandangan dan rekomendasi dari tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur. Dimana upaya pemerintah yang fokus dalam pembanguan adalah baik. Demokrat mendukung secara penuh. Tetapi perlu dipastikan sumber pembiayaan yang tepat. Sebab, biaya yang besar bisa untuk menanggulangi kemiskinan.

"Dalam hal ini kegaduhan kereta api cepat adalah salah satu contoh yang bisa diambil hikmah," kata Hinca.

2. Kejahatan narkoba dan teroris. Demokrat mendukung upaya maksimal untuk memerangi tanpa henti.

3. APBN dan kebijakan fiskal. Partai Demokrat mengetahui permasalahan yang cukup serius. Oleh kerena itu perlu dicari solusi dan pemerintah harus transpasan pada masyarakat tentang pengeluaran APBN.

4. Amnesti. Sistem tata kelolah harus berjalan baik demi kesejahteraan rakyat.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi haruslah tetap dilakukan. Partai Demokrat tidak ingin KPK saja yang kuat dan efektif. Tetapi polisi dan kejaksaan juga harus kuat.

"Oleh kerena itu KPK tidak boleh independen," lanjut Hinca.

6. Partai Demokrat mencatat ada kelesuan ekonomi pada negara. Maka harus segera diupayakan tenaga kerja yang lebih banyak. Caranya adalah kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan.

7. Kedaulatan Partai Politik. Dimana partai Politik mempunyai landasan yang berdaulat, sehingga bisa membawa arah bangsa yang lebih baik.

8. Sepak bola dan PSSI. Pasca pembekuan, segera diupayakan membuat kebijakan yang lebih baik lagi, agar sepak bola nasional bisa berkanca di luar negeri.

9. Pegawai dan guru honorer. Agar tidak gelisah dan kepastian maka perlu ada solusi.

10. Transparansi dan akuntanbiltas Pemerintah. Dimana ada sejumlah yang tidak sejalan, ada penggunaan yang tidak transparan. Maka perlu dijaga agar tidak terjadi ruang untuk korupsi.

"Mudah-mudah hasil isu penting yang kita angkat bisa diterima oleh Presiden," pungkas Hinca.