DPR Akan Bangun Perpustakaan Terbesar se-Asia Tenggara

Liputan6.com, Jakarta Ide para cendekiawan agar DPR membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara mendapat sambutan hangat. Ketua DPR Ade Komaruddin pun menerima delegasi dari para cendekiawan.

"Kami bersama-sama mengusulkan yang sebetulnya sudah lama, tapi kebetulan saat ini sedang bagus suasana hatinya, agar parlemen Indonesia membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara, mengingat Indonesia bisa dibilang salah satu negara terbesar di Asia Tenggara," kata seorang perwakilan cendekiawan, Rizal Mallarangeng, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Menurut dia, Ibu kota sangat membutuhkan tempat-tempat publik. Kompleks Parlemen dinilai cukup luas untuk membangun perpustakaan.

"Modelnya bukan perpustakaan biasa, karena ini lembaga besar dan terhormat, maka perpustakaannya juga nantinya harus bisa dibanggakan. Untuk Asia Tenggara (perpustakaan terbesar) sangat mungkin, dan ini kelihatannya gayung bersambut. Mudah-mudahan akan terwujud," ujar Rizal.

Ade Komaruddin yang karib disapa Akom pun menyambut niat baik para cendekiawan.

"9 tokoh hari ini menyampaikan kepada kami untuk pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Banyak hal yang sudah dijelaskan para cendekiawan mengenai bagaimana kita meningkatkan kualitas, juga meningkatkan kemampuan teknologi, tapi kita juga mesti bangun infrastruktur manusianya," ucap Akom.

Dia menjelaskan, para cendekiawan hadir dengan niat baik. Anggota dewan diminta berpikir positif dan menampung ide tersebut.

"Ini manfaatnya, ini infrastruktur bagi jalan pemikiran kita yang sesat jadi lurus," ujar Akom.

Mengenai anggaran pembuatan perpustakaan, politikus Partai Golkar ini akan membicarakannya dengan para pimpinan DPR lainnya, termasuk pimpinan fraksi. Dia dan para pimpinan dewan pun mendukung RUU Tax Amnesty berjalan agar negeri ini tidak defisit.

"Soal anggarannya, saya akan bincang-bincang dengan pimpinan dewan, pimpinan fraksi, mereka adalah pemangku kepentingan di DPR. Anggaran untuk gedung ini kan sudah ada, jadi ya sudah pakai itu saja. Anggaran tinggal kita modifikasi dengan anggaran DPR," pungkas Akom.