'Kanibalisme' Sopir Taksi

Liputan6.com, Jakarta - Para sopir taksi melakukan aksi sweeping armada taksi. Armada taksi dirusak sopir taksi. Bak 'kanibalisme', sesama sopir taksi berseteru.

Demo sopir taksi meminta penutupan angkutan umum berbasis aplikasi online berujung ricuh. Aksi bakar ban, sweeping yang berujung penelantaran penumpang, hingga bentrok dengan pengemudi Go-jek pun terjadi.

Para sopir taksi mulai bersiap demo sejak pagi buta. Mereka telah memarkirkan kendaraannya di sejumlah tempat.

Demonstrasi pada Selasa 22 Maret 2016 ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. Sopir taksi menuntut pemerintah untuk memberi tindakan tegas dengan membekukan operasional angkutan umum berbasis aplikasi yang menggunakan mobil berpelat hitam. Mereka menilai operasional kendaraan itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan.

Demonstrasi berlangsung di sejumlah titik, yakni di depan Gedung DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Istana Merdeka, dan Balai Kota Jakarta.

Sopir taksi yang akan berdemo kemudian memberhentikan taksi yang tengah beroperasi untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka sweeping taksi lainnya agar bergabung.

Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, puluhan sopir melakukan aksi sweeping armada taksi. Mereka merusak kaca mobil tersebut. Tak hanya itu, sejumlah sopir lain juga memaksa sopir taksi itu menurunkan penumpangnya.

"Woi! Turunin penumpang lo, tunjukin solidaritas lo," teriak salah seorang sopir taksi di Jalan Asia Afrika.

Penumpang telantar

Metro Mini dan Kopaja yang melintas di depan Universitas Atmajaya, Semanggi juga tak luput dari serangan puluhan sopir taksi yang berdemonstrasi. Bus itu dilempari batu sehingga penumpang ketakutan.

Tak hanya taksi yang ikut demo, ratusan angkot merah dan bajaj juga konvoi menuju Monas. Di kaca angkot warna merah itu tertempel tulisan 'Aksi Simpatik Menolak Angkutan Ilegal'.

Akibat demo ribuan sopir taksi, sejumlah pengemudi kendaraan umum menghindari jalur demonstrasi. Akibatnya, penumpukan penumpang terjadi di sejumlah titik. Untuk membantu penumpang terlantar, kendaraan Satpol PP yang melintas pun diperbantukan, begitu juga dengan bus sekolah hingga mobil polisi.

Banyak pula pemilik taksi yang disweeping tersebut bingung bagaimana menangani kerusakan kendarannya.

Taksi Penuhi Badan Jalan

Sementara itu, dalam aksinya menuju Gedung DPR, mereka membakar spanduk dan merobek iklan angkutan online yakni Grab Car dan Grab Bike yang terpasang di Jalan Gatot Subroto. Di depan Gedung DPR aksi makin memanas.

Bahkan mereka beraksi bakar ban dan kayu di seberang Gedung DPR, dekat kantor Badan Pemeriksa Keuangan.

Ribuan taksi yang ditempeli stiker "Tolak Transportasi Ilegal" di kaca bagian belakang taksi juga terparkir di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Taksi itu memenuhi 2 sisi jalan baik arah Slipi maupun arah Semanggi dan memenuhi 4 jalur. Sehingga tak ada mobil yang bisa lewat. Kemacetan terjadi dimana-mana.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Valentino menyatakan, aksi blokir jalan tersebut mengingkari kesepakatan koordinator unjuk rasa pihak demonstran dengan kepolisian.

Menurut Valentino, saat rapat koordinasi aksi unjuk rasa pada Selasa dini hari, koordinator lapangan menyatakan tak akan menutup jalan.

"Yang hasil koordinasi tadi malam, tidak akan menutup jalan. Tapi  kenyataannya menutup jalan di Semanggi, di sekitar HI. Kami semula hanya menjaga di daerah yang mereka rencanakan," Valentino menandaskan.

Imbas kemacetan akibat demo sopir taksi ini turut dirasakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

‎"Selama 1,5 tahun ini pertama kalinya Presiden dan Wapres macet. Sekarang ternyata macet juga. Macet bukan karena lalu lintas, tapi karena demo," ujar JK, Selasa 22 Maret 2016.

JK mengatakan, aksi protes sopir taksi terhadap angkutan aplikasi Grab dan Uber merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari. Apalagi kemajuan tersebut juga semakin mempermudah masyarakat di bidang transportasi.

Sedangkan Jokowi meminta kepada para sopir taksi yang berdemo hari ini tidak melakukan aksi anarkistis.

"Saya titip itu, demo adalah hak, tapi ingat harus dilakukan dengan tertib," tegas Jokowi. Dia juga berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan mereka.

Kecam Demo Anarki

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan langsung meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas pendemo berperilaku anarki.

"Demo itu memang hak, tapi tidak boleh anarkis dan merusak. Kalau sudah lakukan itu, pidana, itu saya minta langsung diproses hukum," tegas Jonan, Selasa (22/3/2016).

Jonan mengatakan pemerintah tidak bisa membatasi perkembangan teknologi yang kemudian diterapkan dalam penyediaan jasa transportasi seperti yang marak digunakan di beberapa kota besar saat ini. Apa yang terjadi merupakan bentuk persaingan yang sebenarnya memberikan keuntungan kepada masyarakat selaku pengguna, karena memiliki banyak pilihan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memaklumi aksi mogok yang dilakukan oleh sopir angkutan umum. Meski begitu dia tak ingin ada tindakan anarki. Sebab, banyak orang yang rugi.

Namun dia menegaskan tidak membiarkan anarkis. Dia mengancam akan mencabut izin perusahaan taksi, jika mereka tidak menindak anak buahnya yang bertindak anarkis dalam demonstrasi hari ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai semua pihak harus mengevaluasi diri, termasuk para sopir dan management taksi konvensional.

"Taksi yang sudah ada pun juga harus berbenah. Karena ada perubahan mendasar dalam memberikan layanan kepada konsumen," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Demo Ilegal?

Pihak Blue Bird menyebut agenda demonstrasi yang digelar ribuan sopir taksi seluruh operator adalah ilegal. Pihaknya tegas melarang aksi demonstrasi yang digelar hari ini.

"Yang berdemonstrasi bukan dari serikat pekerja Blue Bird, mereka dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat," kata Komisaris PT Blue Bird, Noni Sri Ayati Purnomo, di kantor pusat Blue Bird, Warung Buncit, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Blue Bird, tegas Noni, sejak Minggu 20 Maret 2016 sudah mengeluarkan edaran melarang para sopirnya untuk turun ke jalan berdemonstrasi.

"Kami sudah keluarkan edaran resmi melarang berdemo. Kalau ada armada kami yang berdemo itu agenda ilegal," tegas Noni.

Noni mengatakan, akibat demo anarki, sopir taksi Blue Bird juga terluka. "Salah satu pengemudi kami ada yang jadi victim dari musibah yang terjadi," ujar dia.

Noni sempat menengok sopir tersebut yang jarinya nyaris putus akibat aksi anarki siang tadi. Karena itu, pihaknya pun mengganti semua biaya rumah sakit sopir tersebut.

"Kita juga barusan visit yang ada pengemudi, yang jarinya hampir putus. Kami ikut menolong semuanya biaya yang mahal," kata dia.

Bentrok dengan Gojek

Di tengah-tengah demo taksi tersebut, sejumlah sopir taksi terlibat bentrok dengan pengendara Go-Jek. Di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, seorang driver Go-Jek dikeroyok belasan sopir taksi dan bajaj, yang tengah menyisir sopir taksi yang membawa penumpang di lokasi tersebut.

Meski sudah terjatuh, sopir Go-Jek tersebut terus dianiaya. Pengemudi itu diinjak-injak dan dipukuli. Sepeda motor matic yang dikendarai juga tak luput dari amukan massa. Massa dari Go-Jek pun melakukan aksi balasan.

Massa kedua kubu kemudian saling lempar batu di Jalan Jenderal Sudirman. 2 tembakan gas air mata dilepaskan polisi untuk membubarkan massa. Lalu lintas dari arah Semanggi ke Bundaran HI pun terpantau macet total. Sejumlah kaca taksi pun pecah dan rusak.

Manajemen Go-Jek mengimbau agar para sopirnya tak ikut tersulut melakukan tindakan kekerasan saat berlangsungnya demonstrasi para sopir taksi. Driver juga diminta menghindari area demonstrasi.

Pendiri sekaligus CEO GoJek Nadiem Makariem angkat bicara. Melalui akun Twitter resmi Go-Jek, @gojekindonesia, Nadiem mengatakan bahwa kekerasan bukanlah bagian dari budaya Go-Jek.

"Kita hadir untuk kebaikan dan tidak akan pernah berubah. Saya mengecam aksi kekerasan apa pun dengan alasan apa pun. Karena itu, saya mengajak rekan-rekan driver Go-JeK untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan aksi kekerasan yang sedang memanas karena ini tidak sesuai dengan cita-cita Go-JeK," ujar Nadiem.

Apa Solusi Pemerintah?

Massa sopir taksi mendatangi Istana setelah dari kantor Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo). Mereka kecewa lantaran sang menteri menyatakan tidak bisa menutup transportasi berbasis online.Mereka kemudian pindah

Mereka lalu diundang pihak Istana untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menuju Gedung Sekretaris Negara di Jalan Veteran III atas permintaan pejabat Istana.

10 perwakilan sopir taksi yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) itu diterima Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg).

"Enggak ada keputusan di sana. Kita diterima oleh Pak ‎Dadan Wildan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensesneg," ujar Sodikin, salah seorang perwakilan sopir taksi di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

Menko Luhut menjelaskan, demonstrasi merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Namun, para pendemo harus berunjuk rasa sesuai perundang-undangan.

‎"Manakala mengganggu atau keluar dari peraturan perundangan tadi, maka aparat keamanan akan menindak sesuai perundangan," dia menjelaskan.

Untuk mencegah terjadinya aksi keributan susulan, Luhut me‎ngimbau, agar kedua pihak saling menahan diri. Pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindak kriminal.

"Agar tidak melakukan tindakan-tindakan seperti tadi yang sampai mem-sweeping. Jangan ada provokator yang bermacam-macam. Karena kami akan memberikan tindak tegas dan sudah mulai melakukan itu," ucap dia.‎

Luhut menegaskan, pemerintah tengah mencari solusi yang menguntungkan antara angkutan umum konvensional dengan transportasi yang berbasis online.

"Tadi presiden sudah perintahkan saya, itu akan kita pelajari dengan cermat. Menkominfo dan Menhub, nanti akan duduk sama-sama, melihat bagaimana ini kita bisa selesaikan," tutup Luhut.

Kapolda Metro Jaya Moechgiyarto juga  berinisiatif mengambil langkah mediasi dengan mengundang 24 pengusaha taksi berdiskusi di Mapolda Metro Jaya, Selasa malam pukul 21.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, jenderal bintang dua ini ingin menyamakan persepsi mengenai aksi unjuk rasa yang sesuai dengan undang-undang.