Ahok: Presiden Taksi Bangkrut karena Si Biru Tapi Tidak Protes

Liputan6.com, Jakarta - Ahok heran dengan aksi demo yang dilakukan oleh sopir taksi pada Selasa 22 Maret 2016 kemarin. Sebab menurut dia, kehadiran layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari perkembangan zaman.

Pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu kemudian teringat bagaimana awal kehancuran Presiden Taksi milik pemerintah. Kala itu, Presiden Taksi dicap buruk oleh masyarakat karena terkenal dengan argo kuda.

Di sisi lain, muncul taksi biru yang mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat. Terlebih pelayanannya dirasa jauh lebih baik dari Presiden Taksi.

"Dulu ada Presiden Taksi bangkrut, tiba-tiba orang lebih percaya pada taksi biru. Orang anggap kalau naik taksi biru argonya enggak argo kuda, enggak mungkin dibawa keliling kota. Akhirnya yang dipercaya taksi biru. Yang bangkrut-bangkrut ini protes enggak? Enggak dong. Mau protes gimana kamu kalah bersaing," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Kondisi ini tak jauh berbeda dengan yang dihadapi taksi konvensional saat ini, termasuk taksi biru. Dengan bantuan aplikasi, masyarakat tak perlu sulit mencari taksi.

Bisa saja mobil pribadi yang sifatnya seperti rental mendatangi penumpang. Kemudian masyarakat lebih percaya pada mobil yang mereka datangkan melalui aplikasi.

"Ini ada orang per orang yang mau menyewakan mobilnya sebagai mobil rental. Dulu orang yang mau nyewa mobil rental takut diculik dan dirampok, maka semua orang lari ke taksi yang resmi," ujar Ahok.

Namun, lanjut Gubernur DKI Jakarta itu, tiba-tiba ada perusahaan yang buat aplikasi layanan untuk menyewa mobil. Sang sopir dapat diketahui identitasnya melalui aplikasi tersebut. Sehingga orang akan percaya.

"Saya kasih tahu siapa dia dan orang-orang percaya. Itu teknologi yang terjadi sekarang ini," jelas Ahok.

Karena itu, tidak adil bila taksi konvensional saat ini protes hanya karena kehadiran aplikasi. Namun, kata Ahok, angkutan aplikasi juga harus mau membuka data siapa saja yang menjadi rekanan mereka sehingga pengawasan operasional maupun pajak bisa dilakukan pemerintah.