Sukses

PKB: Tak Ada Politisasi Rekrutmen Pendamping Desa

Ida Fauziyah menyatakan PKB tidak mungkin masuk ke wilayah kerja sebuah kementerian.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Ida Fauziyah menilai, rekrutmen pendamping desa sudah sesuai prosedur dan dilaksanakan profesional. Dia membantah PKB berupaya melakukan politisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa.‎

"Saya berharap semua pihak tidak berpikir negatif tentang rekruitmen pendamping desa. Karena perintah partai jelas, agar semua menteri dari PKB bekerja secara profesional dan mengedepankan kepentingan rakyat dan negara," kata Ida Fauziyah di Jakarta, Minggu (27/3/2016).

Ida mengatakan rekrutmen pendamping desa itu sudah ada aturan mainnya. Apalagi rekrutmen itu merupakan amanah UU Desa yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"PKB tidak ikut-ikut. Apalagi mempolitisasi segala. Jadi, kalau ada tudingan PKB melakukan campur tangan, intervensi, dan mempolitisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa, itu tidak benar," ucap Ida. 

Ida menambahkan PKB tidak mungkin masuk ke wilayah kerja sebuah kementerian. Sebab, tentu "intervensi" seperti akan menyalahi etika politik.

"Kami memahami dan menghargai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah kementerian. Partai mana pun tidak bisa mengintervensi, campur tangan, atau mempolitisasinya," kata anggota Komisi I DPR ini.

Selaku Ketua Fraksi PKB DPR, Ida berharap program pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan memberikan hasil maksimal bagi kemajuan desa. Para pendamping desa pun diharapkan bisa bekerja dengan tenang dan bisa melakukan kreasi-kreasi yang dibutuhkan bagi kemajuan desa, tanpa terganggu oleh isu-isu negatif yang justru tidak produktif.

"Terus terang saya khawatir dengan isu-isu yang berkembang justru akan mengganggu konsentrasi kita untuk membangun desa yang sudah lama kita idam-idamkan," ucap Ida.