Petinggi Kemenpora Sambangi KPK Bahas Kelanjutan Proyek Hambalang

Liputan6.com, Jakarta - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Gatot itu terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang mangkrak akibat kasus korupsi.

Menurut dia, pascakunjungan itu, Jokowi menginginkan proyek P3SON dilanjutkan. Tentu dengan kajian-kajian yang tepat dan cepat, sehingga bisa ditentukan kelanjutannya.

‎"Poinnya adalah kami datang ke sini karena kami tidak ingin salah langkah. Jangan sampai ada (kasus) Hambalang kedua‎," ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Menurut dia, KPK sewaktu dipimpin sementara oleh Taufiequrachman Ruki, pernah mengirim surat ke Kemenpora pada 27 Juli 2015. Pada surat itu dijelaskan, P3SON tidak dalam penyitaan. Namun, KPK menyarankan agar berhati-hati jika pembangunan P3SON dilanjutkan.

"Karena ada pergerakan tanah di sana. Pernah terjadi longsor kan. Itu kan sebabnya kami sowan ke sini, kami yang inisiatif, bukan KPK yang undang. Kami ada dari dari Kemenpora, ada juga dari BPKP, dan Litbang Kemen PUPR, untuk memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak," ujar Gatot.

KPK, lanjut dia, ingin pemerintah melakukan audit fisik terhadap P3SON yang kini dipenuhi ilalang.

"Tadi disebutkan oleh Pak Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK) mengatakan silakan. Yang disita adalah dokumen. Tetapi agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat-sangat komprehensif. Kalau perlu nanti harus ada audit yang lebih lengkap, jangan sampai mubazir penanganan Hambalang itu nanti," ucap Gatot.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, menyatakan ingin menyelamatkan proyek P3SON di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Upaya penyelamatan itu dilakukan dengan rencana melanjutkan kembali pembangunan P3SON ‎yang terhenti pembangunannya karena menjadi 'lahan' korupsi tersebut.

Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan, sebelum pembangunan.

Kedua, Jokowi akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Terakhir, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk melihat pembangunan itu dari sisi hukum.