Jokowi Belum Setujui Pembangunan Perpustakaan di Gedung DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komaruddin akan membicarakan rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di Kompleks Parlemen usai masa reses. Rencana tersebut merupakan usulan dari para cendekiawan di Tanah Air saat menemui Ade Komaruddin beberapa waktu lalu.

Namun, niatan tersebut berbenturan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menetapkan adanya moratorium pembangunan gedung baru sejak akhir 2014.

"Presiden pada 2014 telah menyampaikan moratorium untuk seluruh pembangunan gedung. Ini berlaku umumnya. Kecuali untuk pendidikan dan keperluan mendesak yang dianggap penting untuk kepentingan negara," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Pramono mengatakan, belum ada perintah dari Presiden Jokowi untuk mengabulkan izin pembangunan gedung apapun. Ia paham benar, karena perintah presiden selalu melalui dirinya sebagai Sekretaris Kabinet.‎

"Izin itu selalu disampaikan Presiden melalui Seskab, Seskab akan mengeluarkan itu kalau sudah ada arahan Presiden. Nah termasuk di dalamnya mengenai apapun yang akan dibangun ini tentunya Seskab akan keluarkan itu kalau sudah ada arahan Presiden," ujar Pramono.

Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan, usulan pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara itu akan dibicarakan usai masa reses DPR kali ini.

"Kebetulan DPR sudah ada anggarannya. Daripada hanya sekedar gedung dimaksimalkan dan itu bukan hanya gedung. Ini memang baru sikap pribadi, tapi nanti pada saat masa sidang, saya akan bilang dengan yang lain termasuk dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan pimpinan fraksi," ujar Ade Komaruddin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 28 Maret 2016.