Jokowi: Hambalang Perlu Diselamatkan, Tapi Harus Hati-hati

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas tentang pembangunan infrastruktur pendukung olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat itu, hadir pula Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Ketua BPKP Ardan Adiperdana untuk melaporkan hasil audit.

"Hadir langsung Ketua BPK dan BPKP yang tentu saja nanti bisa menyampaikan hasil audit yang lalu dan pemeriksaan yang lalu seperti apa, sehingga apabila nanti mungkin kita teruskan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginginkan agar proyek itu bisa diselamatkan. Sebab, tanah dan bangunan yang setengah jadi itu merupakan aset negara yang berharga.

"Proyek Hambalang ini sebagai aset negara perlu diselamatkan, tapi memang harus hati-hati karena secara teknis mengenai stabilitas tanah, ini perlu harus dicek ulang kembali," tutur Jokowi.

Terkait dengan stabilitas tanah itu, Jokowi telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memeriksa.

Dalam rapat ini, hadir pula Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Badrodin Haiti. Keduanya diminta Jokowi menjelaskan sisi hukum dari Hambalang, apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

Presiden Jokowi, sebelumnya melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyatakan ingin menyelamatkan proyek P3SON di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Upaya penyelamatan itu dilakukan dengan rencana melanjutkan kembali pembangunan P3SON ‎yang terhenti pembangunannya karena menjadi ajang korupsi tersebut.

Sebelum dilanjutkan, Presiden memerintahkan tiga hal. Pertama, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

Kedua, presiden akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Terakhir, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk melihat pembangunan itu dari sisi hukum.