Sukses

Top 3: Kapal Malaysia Dibajak Abu Sayyaf

Saat membajak kapal Malaysia, Abu Sayyaf melepaskan warga Indonesia yang ikut tersandera.

Liputan6.com, Jakarta - Aksi Abu Sayyaf masih menjadi perhatian publik. Kelompok itu kembali membajak sebuah kapal berbendera Malaysia. Kali ini, mereka melepaskan warga Indonesia yang ikut tersandera.

Terdapat sembilan anak buah kapal (ABK) di kapal milik perusahaan Highline Shipping Sdn Bhd itu. Empat ABK di antaranya merupakan warga negara (WN) Malaysia, dua Myanmar, dan tiga Indonesia.

Ada pula berita tentang wakil ketua DPR yang melobi anak buah Ahok soal reklamasi dan kelompok teroris Santoso yang sudah terjepit.

Berikut berita terpopuler sepanjang hari kemarin yang dirangkum dalam Top 3:

1. Kapal Malaysia Diduga Dibajak Abu Sayyaf, 3 WNI Dilepaskan

 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap membantu pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf.

Kapal tug boat berbendera Malaysia 'Massive 6' diduga dibajak kelompok radikal Filipina pimpinan Abu Sayyaf. Perampokan dan penculikan itu terjadi di perairan Ligitan pada Jumat 1 April 2016 sekitar pukul 18.15 waktu setempat.

Terdapat sembilan anak buah kapal (ABK) di kapal milik perusahaan Highline Shipping Sdn Bhd itu. Empat ABK di antaranya merupakan warga negara (WN) Malaysia, dua Myanmar, dan tiga Indonesia.

"Dari sembilan ABK tersebut hanya empat orang yang diculik dan masih disandera. Seluruh ABK yang disandera adalah WN Malaysia," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu 2 April 2016.

2. Wakil Ketua DPRD Lobi Anak Buah Ahok Soal Reklamasi Pantai?

 

M Taufik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

 


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap adanya permintaan untuk mengubah kewajiban sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tiap proyek reklamasi. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuti Kusumawati.

Dia mengakui adanya lobi untuk menurunkan persentase kewajiban pengembang dari 15 persen NJOP menjadi 5 persen. Hal itu terjadi dalam Rapat Balegda DKI Jakarta, Selasa 8 Maret 2016.

"Hadir Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta) sendiri, ada sekwan-sekwan, dari kami eksekutif lengkap. Saya disodorin kertas," kata Tuti, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu 2 Maret 2016.

"Ada kertas itu mereka minta diubah menjadi hitungannya, dikonversi dari yang lahan 5 persen, jadi jauh nilainya," tambah dia.

3. Panglima TNI: Santoso Sudah Terjepit, Tinggal Tunggu Waktu Saja

 

Menjadi salah satu satwa langka yang dilindungi, Anoa malah jadi santapan kelompok jaringan teroris Santoso.

 
Posisi kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), gerakan radikal yang dipimpin Santoso alias Abu Wardah yang berdomisili di Poso, Sulawesi Tengah, kini sudah semakin terdesak.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat berkunjung ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengatakan nasib dari kelompok radikal yang kerap mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat itu tinggal menunggu waktu saja.

"Mereka sudah terjepit dan terkurung, tinggal menunggu waktu saja," kata Nurmantyo seperti dikutip Antara.

Terkait perkembangan Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah itu, dia enggan menyebutkan. "Tanyakan kepada Kapolri, karena TNI dalam operasi ini hanya memberikan bantuan dalam bentuk BKO prajurit," ujar dia.