Sukses

Politikus PKB: Elite Parpol Jangan Buat Gaduh Kabinet Kerja

Eem mengingatkan sesama partai politik pendukung Jokowi tak saling menjatuhkan terkait rencana reshuffle kabinet jilid II.

Liputan6.com, Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menyoroti kelompok elite yang mendorong agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Apalagi, desakan itu dianggap membuat gaduh pemerintahan.

"Ini kenapa? Kok, justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elite parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," ucap politikus PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Anggota Komisi VI DPR ini memandang pos kementerian yang disasar adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diisi kader PKB. Namun, terkait wacana reshuffle atau perombakan kabinet, ia mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Kami beberapa hari terakhir menyoroti betul upaya kelompok tertentu yang terus mendorong Presiden Jokowi untuk merombak kabinet. Bahkan upaya itu secara kasat mata ditujukan kepada pos menteri yang diduduki kader PKB," ujar legislator Dapil Jawa Barat III tersebut.

"Soal kader PKB di kabinet kami nilai masih on the track. Mereka selalu bekerja keras mewujudkan Nawa Cita," tambah dia.

Eem mengingatkan sesama partai politik pendukung Jokowi tak saling menjatuhkan terkait rencana reshuffle kabinet jilid II.

"Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elite yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet. Dan itu pun diarahkan kepada kader kami. Upaya ini membuat kesolidan kabinet terpecah," ujar mantan Ketua Umum Kopri PB PMII itu.

Adapun kabar reshuffle atau perombakan kabinet jilid II pemerintahan Jokowi-JK terus menguat. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tak menampik jika Jokowi tengah bersiap mengumumkan reshuffle kabinet.

"Selalu dievaluasi, tinggal hari baik dalam mengumumkan," kata Jusuf Kalla di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (5/4/2016).

JK mengatakan, pengumuman reshuffle kabinet itu akan dilakukan bersama dengan Jokowi. "Yang mengumumkan memang Presiden. Namun karena pemerintahan Jokowi-JK, jadi akan diumumkan bersama." tandasnya.