Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan surat peringatan ketiga (SP3) pada warga yang tinggal di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.
Hingga saat ini, baru 331 Kepala Keluarga (KK) yang mendaftarkan diri untuk mendapat rusun. Tidak sedikit warga Pasar Ikan yang memilih bertahan.
Salah satu warga RT 12, Upi mengatakan, dirinya akan bertahan sampai pemerintah provinsi berdialog dengan warga. Menurut Upi, dirinya sampai saat ini juga belum mendaftarkan diri untuk mendapat rusun.
"Bicara dulu lah. Saya belum mau daftar rusun sebelum pemprov bicara terbuka sama kita. Jangan main gusur," kata Upi saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta Utara, Sabtu (9/4/2016) siang.
Baca Juga
Menurut Upi, sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta masih minim. Dalam sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kata Upi, belum membicarakan langkah pemerintah untuk kelanjutan hidup mereka, seperti bagaimana memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari. Sementara, suami Upi bekerja di daerah Pluit.
"Dikasih rusun Marunda, suami kerja di Pluit. Terus yang biasa dagang di sini itu gimana?" ujar Upi.
Pernyataan serupa juga diungkapkan Fitri. Ia menuturkan, pemerintah Jakarta harusnya menyiapkan betul rusun-rusun yang dijadikan tujuan relokasi warga.
"Belum daftar belum dapat kunci. Lantai belum berkeramik. Keroak-keroak gitu sama kloset belom dipasang. Bertahan sampai ada kejelasan," kata Fitri.
Belum lagi, kata Fitri, luas rusun yang sangat kecil. Padahal, dirinya memiliki dua orang anak. Dia juga mengeluhkan banyaknya aparat yang berjaga sejak SP 1 diterbitkan.
"Cuma satu kamar untuk kita berempat ya gimana. Belum ambil kunci saya dan tidak akan. Belum cari tempat untuk pindah," tutur Fitri.
Camat Penjaringan Abdul Khalit mengaku sampai saat ini dirinya terus berusaha untuk berdialog dengan warga.
"Dialog sama warga terus dan harus tetap dilakukan," kata Abdul.