Hasrul PPP: Tak Mungkin Jokowi-JK Hadiri Muktamar Palsu

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar membantah bahwa muktamar yang dilakukan partainya pada Sabtu 9 April 2016 adalah palsu. Tudingan muktamar palsu itu dilontarkan Djan Faridz.

Tak terima ada muktamar tanpa persetujuannya, Djan kemudian melaporkan hasil muktamar itu dengan tuduhan memalsukan kegiatan partai dengan mengatasnamakan PPP.

"Silakan saja Pak Djan (bilang Muktamar VIII PPP palsu), itu kan pendapat beliau, kita mempersilakan dan menghormati setiap pendapat yang berkaitan dengan muktamar," kata Hasrul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 11 April 2016.

Namun, kata Hasrul, faktanya muktamar itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kalau seorang presiden membuka muktamar dan wapres menutup lalu muktamar itu dinyatakan ilegal, terus bagaimana logika berpikir kita. Apa RI 1 dan RI 2 mau terlibat pada hal yang ilegal? Masa dia (Presiden dan Wapres) mau melibatkan diri di dalam hal yang ilegal," ucap Hasrul.

Hasrul mengatakan, sudah berbagai upaya mediasi dilakukan untuk menyatukan kedua kubu yang ada di PPP ini. "Sudah 25 kali pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak membicarakan islah itu dilakukan," ujar dia.

Usai muktamar, Hasrul berencana mengundang anggota fraksi PPP di DPR untuk bicara soal masalah partai. "Muktamarnya kan baru kemarin. Saya akan mengundang anggota-anggota fraksi untuk berbicara dari hati ke hati, menurut saya masalah PPP sudah selesai tidak ada lagi dualisme fraksi," papar Hasrul.

Hasrul pun tak mau membahas soal perombakan fraksi saat ini. Sebab dia ingin fokus pada upaya damai.

"Itu (perombakan) nanti. Kita ingin damai, kita niatnya islah, jadi idealnya dan sebaiknya tidak ada dendam politik," pungkas Hasrul.