Dilema Reklamasi Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi pantai utara Jakarta.‎ Dugaan korupsi dalam pembahasan raperda ini yang diungkap KPK adalah penyebab penghentian tersebut.

Dilema.... Sebab, ada konsekuensi yang akan diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika pembahasan Raperda Reklamasi dihentikan DPRD.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyesalkan keputusan DPRD DKI yang menghentikan pembahasan dua raperda reklamasi tersebut. Namun, apa daya.

"Kita enggak bisa apa-apa. Sama saja mereka menunda-nunda, mengesahkan juga selama ini kan. Saya kira KPK periksanya sudah benar, biar nanti terungkap, ada apa, motif apa, tunda-tunda, Kan aneh kan? Draft-nya sudah ada kok," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Menurut dia, pembangunan di pulau-pulau reklamasi harus dihentikan karena belum ada dasar hukumnya. "Mau enggak mau, kita sudah segel kan (bangunan di Pulau C) itu enggak bisa gerak lagi," ucap Ahok.

Oleh karena itu, penghentian pembahasan dua raperda tersebut akan banyak merugikan Pemprov DKI. Kerugian terbesar adalah hilangnya potensi pajak atau kas daerah yang seharusnya diterima DKI.

"Ya kita rugi dong. Kalau IMB enggak ada, enggak bisa penjualan. Setiap penjualan kan dapat BPHTB. Terus efek domino paling besar seluruh dunia ada industri properti," Ahok menjelaskan.

Kerugian dari industri properti yang gagal dibangun di pulau reklamasj, kata dia, akan berujung pada matinya industri kecil yang lain.

"Karena dalam satu industri properti itu ada ribuan industri mengikuti. Keramik, pabrik-pabrik, listrik, pasir, buruh, dari orang yang enggak sekolah sampai yang sekolah. Dan ini juga sewa menyewa semua kan pajak," ucap Ahok.

Dia pun menanggapi pernyataan DPRD DKI, salah satunya Abraham Lunggana, yang menyebut tak ada kerugian negara apabila raperda tersebut dihentikan.

"Anggota Dewan orang enggak sekolah. Kamu tanya sama orang yang ngerti. Kerugiannya ya, berapa orang yang terserap tenaga kerja karena reklamasi? Kalau kamu bangun rumah aja, berapa pegawai yang diserap? Ini industri semua, lho. Saya tanya, pertumbuhan ekonomi di Jakarta ditopang oleh industri properti bukan? Properti yang besar, kita bisa di atas nasional karena properti," kata Ahok.

Menurut dia, seluruh dunia berlomba-lomba memperluas wilayahnya lewat reklamasi. Bahkan Tiongkok yang memiliki daratan yang luas ikut melakukannya.

"Singapura, kalau enggak terbatas negara lain, dia reklamasi terus. Hongkong mau reklamasi terus udah terlalu dalam, Tiongkok besar enggak wilayahnya? Besar. Dia reklamasi besar-besaran. Karena semakin punya tanah banyak ya semakin untung. Yang penting, keuntungan ini untuk rakyat atau untuk segelintir orang," tutur Ahok.

Dia juga mengingatkan kembali soal kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha jika berinvestasi di Jakarta. Namun, DKI membuka pintu bagi siapa saja yang ingin membangun properti di DKI.

"Jadi buat gua, lu mau bangun properti silakan yang penting bayar pajak, kalau mau pakai udara DKI, bayar, kalau mau pakai ruang bawah tanah, bayar. Itu aja sebetulnya, enggak ada yang susah," ujar Ahok.