Isu Uang Daftar Caketum Golkar Rp 20 M untuk Tutupi Kekayaan?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Steering Committee (SC) atau Ketua Panitia Musyawarah ‎Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Nurdin Halid membantah isu adanya syarat Rp 20 miliar sebagai uang pendaftaran bagi calon Ketua Umum Golkar. Dia menilai isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menutupi harta kekayaan para kandidat.

Menurut dia, tidak sedikit politikus Partai Golkar pejabat publik yang ‎belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Pemberantasan Korupsi, pejabat negara berkewajiban melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu informasi dari orang-orang ketakutan yang tidak melaporkan kekayaannya, yang tidak bayar pajak. Jadi wacana isu itu sengaja karena ketidakjujuran melaporkan hartanya," kata Nurdin Halid kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Dia mengatakan, dalam setiap gelaran munas, memang ada biaya pendaftarannya. Namun untuk munaslub kali ini, pihaknya belum memutuskan berapa biaya yang harus dibayar oleh bakal calon Ketua Umum Golkar.

"Belum ada, wacana uang untuk pendaftaran ada tapi nominalnya belum diputuskan. Tidak mungkin kami panitia bicara sembunyi-sembunyi pasti diumumkan," ujar Nurdin.

Bahkan dia menduga,‎ isu biaya pendaftaran bagi calon Ketua Umum Golkar dengan nilai fantastis tersebut juga sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hanya ingin meraup kekuasaan dari islah partai beringin itu. Munaslub Golkar disepakati oleh kedua kubu yang ingin mengakhiri dualisme kepemimpinan sebelumnya, yakni kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.

‎"‎Isu itu dikembangkan oleh orang-orang yang mau jadi ketua umum atau berkuasa di Golkar dengan menghalalkan segala cara. Saya itu hanya punya kepentingan momentum Munaslub Golkar bangkit dan konsolidasi berjalan dengan baik. Saya merancang materi ini munas bersih. Golkar sebaga partai pragmatis kita minimalkan. Munas ini demokratis berkeadilan," beber Nurdin.