Ahok Gusar Isu Reklamasi Dipolitisasi Jelang Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Isu reklamasi kembali jadi polemik setelah KPK menangkap tangan politisi Gerindra Mohammad Sanusi saat menerima suap. Penangkapan ini lengkap dengan penetapan Dirut PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka pemberi suap.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melihat masalah ini sudah tidak murni sebagai masalah hukum. Isu reklamasi kemudian dipolitisir menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Jadi rancu karena ada kelompok-kelompok mencampuradukkan dengan politik karena dekat-dekat pilkada dengan reklamasi. Jadi saya diserang ya begitu saja," ujar Ahok di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Minggu (17/4/2016).

Menurut Ahok, tidak ada yang salah dengan reklamasi. Yang salah orang yang meminta uang kepada pengusaha untuk tujuan tertentu. Sehingga harus benar-benar dibedakan. Selain itu, banyak keuntungan yang didapat Jakarta pada reklamasi ini.

"Kita untung kok reklamasi, semua pulau hasil reklamasi jadi punya DKI, 45% fasum fasos punya DKI, 5% regroos pulau yang dijual punya DKI, setiap tanah yang dijual 15% NJOP-nya punya DKI, salah dimana?," tanya Ahok.

"Itu semua orang kaya yang punya sertifikat DKI semuanya waktu dia 30 tahun menyambung sertifikat HGB di atas KPL tahu enggak kena berapa persen jadi bayar 5% lagi dari NJOP. Jadi siapa yang untung DKI. Pegawai nanti yang diserap berapa banyak," jelas Ahok.

Sementara, terkait penyegelan Pulau G yang dilakukan ribuan nelayan hari ini Ahok punya penilaian sendiri. Bagi dia, banyak juga yang ikut dalam aksi bukanlah nelayan.

"Nelayan kalau mau menduduki ya enggak ada, itu juga perlu dicek? Ada enggak suku tertentu nelayannya mana? Kamu jadi kelompok nelayan tapi enggak pernah nelayan (melaut) gimana coba," ucap Ahok.