Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan maju kembali di Pilkada DKI 2017. Namun, dua kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu pembelian lahan RS Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta selalu dikaitkan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu, khususnya bagi kelompok yang anti-Ahok.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) Djayadi Hanan mengatakan, ada kelemahan dari mereka yang anti-Ahok.
"Masih ada kelemahan bagi anti-Ahok. Mereka belum punya pemimpin yang jelas. Lawan Ahok belum jelas, maju dari partai belum ada. Dari independen belum ada selain Ahok, karena memang tak mudah maju di jalur independen," ujar Djayadi di kantornya, Jakarta, Minggu (17/4/2016).
Advertisement
Baca Juga
Menurut dia, untuk kasus RS Sumber Waras dan reklamasi tersebut bukan hanya menjadi isu hukum semata, tapi sudah menjadi isu politik.
"Bisa dilihat, Sumber Waras dan reklamasi bukan hanya hukum saja, tapi sudah jadi isu politik. Saya melihat dan menilai, sudah terjadi pembelahan yang tajam antara yang pro-Ahok dan anti-Ahok," ungkap Djayadi.
Karena itu, isu tersebut menjadi sangat penting untuk kedua kubu, terutama untuk kepentingan politik. Meski demikian, menurut dia satu kelompok lagi yaitu yang belum memihak, masih bimbang untuk masuk ke mana.
"Tetapi jangan lupa, ada kelompok pemilih yang masih cukup dingin dan belum memutuskan. Karena itu penting untuk mengelola isu ini, bagi anti-Ahok maupun pendukung Ahok," tandas Djayadi.