KPK: Tak Ada Campur Tangan Jokowi dalam Kasus RS Sumber Waras

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengklaim pihaknya independen dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Laode membantah adanya campur tangan pihak lain dalam penanganan kasus tersebut.

"‎KPK sangat independen dalam kasus Sumber Waras. KPK bekerja berdasarkan bukti-bukti, bukan berdasarkan opini dan tekanan-tekanan politik," ucap Syarif dalam pesan singkat di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Dalam meningkatkan suatu kasus, KPK harus yakin jaksa-jaksanya dapat membuktikan beyond reasonable doubt atau asas di atas keraguan. Keyakinan itu penting untuk menentukan kasus tersebut layak dilimpahkan ke pengadilan.

‎"Jadi selama keyakinan itu belum ada, suatu kasus tidak akan ditingkatkan statusnya," ucapnya.

Syarif menambahkan, pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan-tekanan dari luar terkait penanganan suatu kasus. Terkait tudingan yang menyebut ada campur tangan Istana dalam kasus RS Sumber Waras, Laode pun langsung membantahnya.

"Adalah fitnah jika ada pihak yang mengatakan Presiden mencampuri urusan kasus-kasus di KPK," tegas Syarif.

Rumor

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi rumor yang beredar mengenai RS Sumber Waras. Rumor menyebutkan Jokowi melindungi Ahok ‎dalam penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan untuk proyek pembangunan RS Sumber waras.

‎Apalagi belum lama ini Ahok sempat dipanggil Jokowi ke Istana untuk menjelaskan masalah pembelian RS Sumber Waras. Hal ini memicu muncul penilaian ada upaya perlindungan untuk Ahok.

"Ada rumor mengatakan Presiden melindungi Ahok. Itu beredar di kalangan politisi," ujar Fadli Zon.

Bantahan Istana

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tidak ada perlindungan yang diberikan Presiden Jokowi terhadap Gubernur Ahok terkait kasus pembelian RS Sumber Waras.

"Saya kira enggak ada gitu-gituan," ujar Luhut di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu 17 April 2016.

Luhut juga tidak mau ikut terlalu jauh pada permasalahan ini. Dia menyerahkan pada proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Biarkan hukum yang bicara. Kita enggak usah terlalu hebohlah," pungkas Luhut.