Menhub Jonan Larang Kapal Indonesia Pulang Tanpa Dikawal Militer

Liputan6.com, Jakarta - Setelah 2 kali kapal Indonesia dibajak oleh kelompok radikal di perairan Filipina, pemerintah meminta nelayan tidak melintas di wilayah rawan itu. Tapi jika ingin tetap melintas, harus dikawal oleh militer.

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan, saat ini ada 6 kapal niaga tongkang batu bara di perairan Filipina. Keselamatan mereka tidak bisa dijamin bila tidak didampingi militer.

"Kami sarankan kalau mau pulang ke Indonesia saat ini lebih baik ada jaminan pengawalan dari militer Filipina, lalu dijemput militer Indonesia. Kalau tidak ada (pengawalan), kami sarankan tidak kembali dulu ke sini," ujar Jonan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Jonan pun tak bisa memastikan berapa lama kondisi seperti ini terjadi. Namun yang jelas, kata Jonan, komitmen pemerintah Filipina dan Indonesia diperlukan untuk mencegah perompak.

"Sampai ada kesepakatan antara alur pelayaran Filipina dan Indonesia. Saya dengar Panglima TNI dan Menlu bicara itu ke Filipina," imbuh mantan Dirut PT KAI itu.

Berbagai opsi memang bisa dilakukan pemilik kapal, seperti mencari rute lain. Tapi paling tidak pengamanan harus ditingkatkan terutama di zona rawan.

"Kalau saya, pengamanannya haris ditingkatkan. Kalau diculik cost-nya lebih besar," pungkas Jonan.