JK: RI Minta Filipina Tak Lakukan Serangan ke Lokasi Sandera

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan Pemerintah Filipina terkait pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Salah satu yang diinginkan pemerintah yaitu meminta Filipina menahan pasukan militer mereka untuk tidak melakukan serangan besar-besaran.

"Pemerintah Filipina tidak merencanakan juga serangan, takut korbannya banyak dan kita minta itu jangan di daerah-daerah yang diperkirakan sandera itu berada," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

JK memastikan pemerintah tidak pernah menghentikan komunikasi dan negosiasi melalui jalur diplomasi dengan Pemerintah Filipina. Hanya saja, hasilnya belum bisa disampaikan. "Pemerintah tetap negosiasi kemanusiaan semoga dapat dicapai solusi yang baiklah," imbuh JK.

Sementara, terkait uang 50 juta peso yang disiapkan oleh perusahaaan, JK belum mendapat informasi lebih lanjut. Pria asal Makassar itu juga tidak bisa melarang bila perusahaan memiliki jalur negosiasi sendiri.

"Terus terang kami tidak tahu. Saya juga tadi tanya Pak Luhut, pemerintah kok tidak ada, tidak mendorong dan tidak memahami itu. Saya tidak tahu perusahaan swasta, tetapi pemerintah selalu negosiasi pembicaraannya dengan Pemerintah Filipina lewat jalur pemerintahan," kata JK

Menurut dia, pemerintah hingga kini masih berupaya melakukan upaya komunikasi melalui jalur diplomasi. Pemerintah Filipina pun sejauh ini dipandang cukup koperatif.

"Pemerintah tidak ingin melewati jalur. Kalau pengusahanya ada jalur sendiri tentu itu terserah dia lah, tapi pemerintah lewat jalur pemerintahan," tutur JK.

TNI Siap Masuk

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa militer Indonesia sudah sangat siap untuk membebaskan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.

"Yang pertama kita sudah menyiapkan, tentara kita siap di perbatasan di Tarakan (Kalimantan Utara), sejak warga negara kita disandera, setiap hari latihan dan mereka siap kalau nantinya pemerintah Filipina memberikan jalan kita untuk masuk ke sana," kata Jokowi saat berbincang dengan SCTV di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat‎, Sabtu 16 Maret 2016.

Menurut Jokowi, Pemerintah Indonesia melalui TNI tinggal menunggu izin dari Pemerintah Filipina ‎untuk bergerak membebaskan seluruh WNI.

"Problemnya adalah warga negara kita ini disandera di negara lain, yaitu Filipina. Karena sekali lagi, ini negara lain yang ada aturan mainnya. Mereka juga punya undang-undang dan juga mereka ini mau pemilu‎. Kedua, kalau kita ingin masuk ke sana harus dapat izin dari Filipina, baru bisa masuk ke sana," Jokowi menandaskan.