Sukses

Polri: Kerusuhan dan Kebakaran di Tolikara Tidak Benar

BPBD Tolikara melaporkan kesulitan mendistribusikan bantuan bagi warga di Distrik Gika dan Panaga akibat perang suku.

Liputan6.com, Jakarta - BPBD Tolikara melaporkan kesulitan mendistribusikan bantuan bagi warga di Distrik Gika dan Panaga akibat perang suku di 2 distrik itu pada 9 April 2016 hingga kemarin. Namun, Polri membantah perang suku masih terjadi hingga 24 April.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Agus Rianto menjelaskan pihaknya telah mengecek informasi tersebut ke Kapolres Tolikara AKBP Musa Forwa.

"Sudah kita kroscek kepada Kapolda Papua maupun Kapolres Tolikara, informasi tersebut tidak benar. Sehingga kami tegaskan bahwa tidak ada kejadian kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa baik meningal maupun luka berat di wilayah Tolikara selama bulan April ini," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Agus mengaku seorang pria bernama Dekimus Wanimbo memang ditemukan tewas di perbatasan distrik Tanaga dan distik Namis, pada 9 April. Ia diketahui berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolikara. Namun polisi belum memastikan penyebab kematian Dekimus karena saat polisi mendatangi kediaman Dekimus, mayatnya sudah dibakar secara adat oleh keluarganya.

"Mengingat kondisi geografis di wilayah Papua, Tim dari Polres baru bisa tiba pada tanggal 16 April dan jenazah sudah dilakukan pembakaran sesuai adat setempat. Kemudian setelah kejadian (penemuan jasad) tanggal 9 April sampai sekarang, tidak ada kejadian apapun, di Kabupaten Tolikara khususnya," terang Agus.

Agus menerangkan, setelah info penemuan mayat sampai ke kepolisian, Polda setempat langsung menyelidiki penyebab kematian dengan meminta keterangan 5 saksi yaitu Camat dan keluarga korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tegas Agus, dipastikan informasi yang disebarluaskan BNPB mengenai kerusuhan tidak benar sama sekali.

"Polda Papua sudah melakukan langkah-langkah penyidikan sudah minta keterangan dari 5 orang saksi termasuk camat, maupun keluarga korban. Informasi yang disampaikan Bapak BPBD, saudara Feri Kogoya tidak benar," tegas Agus.

Kepolisian pun telah mengonfirmasi langsung ke Kepala BPBD Feri Kogoya terkait laporannya ke BNPB. Dari pengakuan Feri, dirinya hanya meneruskan laporan dari stafnya dan memang tak mengkroscek terlebih dahulu. Agus berharap, masyarakat di Tolikara tidak terprovokasi berita tersebut, mengingat dampak negatif dari pemberitaan tersebut berpotensi menimbulkan kerusuhan yang sesungguhnya.

"Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh kapolres kepada yang bersangkutan (Feri). Ternyata info yang dterima oleh saudara Feri ini bukan hasil temuan sendiri, tapi dapat informasi dari orang lain. Kepada masyarakat, diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang diterima terkait yang terjadi di Kabupaten Tolikara. Jangan sampai menimbulkan situasi yang tidak kondusuf di tengah masyarakat," tutup Agus.

Cek Motif

Informasi kerusuhan di Kabupaten Tolikara Papua disebarluaskan secara berantai oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berdasarkan laporan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Feri Kogoya. Polri pun akan mengecek motif penyebarluasan informasi itu.

"Kami juga enggak tahu kenapa yang bersangkutan, Bapak Feri menyebarkan info seperti ini (kerusuhan Tolikara). Ini masih didalami oleh Polda Papua. Nanti kita lihat lah. Teman-teman (kepolisian) di Papua pasti akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut," tutur Agus.

Agus berkata Polda Papua akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengusut motif Fery mengabarkan kejadian fiktif tersebut, karena menilai dampak dari hoax tersebut akan fatal. Agus menambahkan nomor ponsel Fery yang sempat dihubungi Kapolres Kabupaten Tolikara AKBP Musa Korwa tidak aktif hingga saat ini.

"Kita komunikasikan dengan pihak terkait yaitu pihak Pemda untuk lakukan penelusuran lebih lanjut. Sampai saat ini HP yang sempat dikomunikasikan sudah tidak aktif. Nah kita tunggu langkah lebih lanjut dari Kapolres atau Kapolda Papua karena informasi tersebut menyesatkan dan tidak bagus untuk kita sebarkan ke masyarakat," Agus menutup.