JK: Go-Jek Saja Bisa, Masa Kita Tak Bisa Terima Laporan Online?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Dalam Negeri membuat aplikasi terintegrasi seluruh pemerintahan di Indonesia. Sehingga semua bisa terawasi dan laporan masyarakat menjadi mudah.

Hal ini agar konsep smart city secara nasional dapat dilakukan maksimal.

"Tadi saya bicara dengan beberapa menteri terkait, Mendagri, Menkominfo, MenPAN-RB, kalau Go-Jek saja bisa mengatur ojek di mana-mana, masa kita tidak bisa mengatur aparat kerja pemerintahan," ujar JK di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Pemerintah daerah saat ini, kata JK, memang mencoba menciptakan aplikasi untuk mengawasi daerah mereka masing-masing. Tapi, bila aplikasi itu bekerja sendiri-sendiri tidak akan maksimal. Kemudahan masyarakat menggunakan aplikasi itu juga harus diperhatikan.

"Kalau ada sampah kotor dan lain-lain bisa langsung ditangani. Supaya tidak perlu lagi menghadap tapi tinggal kontak via teknologi SMS saja," jelas JK.

Beberapa kota di Indonesia, kata JK, memang sudah menerapkan pengawasan kota berbasis smart city, sebut saja Jakarta dan Bandung. Tapi, pemerintah harus memiliki aturan standar untuk penerapan smart city secara nasional.

"Diatur izinnya supaya mempunyai suatu sistem agar bisa mudah bicara sehingga bisa melihat juga, pendataan juga mudah. Smart city itu lebih gampang dan lebih murah," ujar JK.

Dengan aplikasi itu, kata JK, ada transparansinya sehingga DPR dan masyarakat juga bisa melihat kinerjanya.

"Itu bagian dari otonomi, tidak berarti berdiri sendiri, tapi berdiri bersama-sama membuat kemajuan bagi bangsa. Itulah makna dari otonomi yang baik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemajuan dan memperkuat bangsa," pungkas Ahok.