Demokrat Masih Cari Orang untuk Maju DKI 1

Tampaknya Pilkada DKI Jakarta 2017 bakal semakin semarak. Sebab, beberapa tokoh atau figur publik mulai mengklaim maju menjadi gubernur ataupun wakil gubernur.

Salah satu yang berniat ikut masuk dalam arena pertarungan Pilkada adalah Ustaz Yusuf Mansyur. Dia pun berencana maju untuk meraih kursi DKI 2.

Terkait rencana itu, Ustaz Yusuf kemungkinan besar menggunakan kendaraan partai politik. Dia pun mulai memberi sinyal akan segera menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan.

"Dikit lagi (bergabung) Istiqarah dulu. Doain deh. Doain dulu, dikit lagi," ujar Ustadz Yusuf di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 5 Mei 2016 malam.

Saat ditegaskan lagi, apakah memang sudah mendaftar ke dalam partai berlambang Kabah yang baru pulih dari kisruh internal, dia hanya menjawab singkat, "Insya Allah," ucap Ustaz Mansyur.

Dia berkeyakinan pula untuk masuk ke dalam bursa calon. Bahkan, Ustaz Mansyur mengklaim polling atau hasil surveinya tidak mengalami penurunan.

"Pokoknya trennya ada naik gitu, bukan turun. Ini masih Istiqarah," ucap Ustaz Mansyur.

7 'Jagoan' PKB

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memutuskan akan mengusung tokoh yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, PKB telah mengantongi nama-nama tokoh yang telah mendaftar melalui PKD DPW DKI Jakarta. Tidak menutup kemungkinan salah satunya akan dipilih oleh PKB.

"Ada tujuh nama, sedang proses survei. Tujuh nama itu yang telah mendaftar," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di sela acara Nusantara Mengaji, Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 5 Mei 2016.

Ketujuh nama tersebut adalah Teguh Santosa, Hasnaeni Moein atau 'Wanita Emas', Hasniati, Abdul Rani Rasjid, Luluk Nur Hamidah, Buhari, dan Sandiaga Uno.

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, DPW PKB DKI terus menjalin komunikasi dengan DPP terkait ketujuh nama yang tengah disurvei tersebut. Meski keputusan nantinya ada di tangan DPP, Karding menambahkan, pihaknya tetap harus menerima masukan dan pandangan dari DPW PKB DKI Jakarta.

"DPW DKI terus koordinasi dengan DPP, pada prinsipnya kita menyerap aspirasi di DKI dalam artian kewenangan karena DPW DKI (tahu) di provinsi. Jadi perlu kita dengarkan isu yang berkembang jadi banyak faktor, tidak boleh seenaknya DPP memutuskan," tutur dia.

Karding menambahkan, PKB memberikan peluang yang sama kepada tujuh bakal calon gubernur DKI Jakarta yang sudah mendaftar lewat partainya tersebut. Asalkan, para bakal calon memiliki visi misi yang sama dengan partai.

"Semua calon kita masih mungkin. Yang penting mau berjuang untuk Jakarta dapat menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta tanpa kegaduhan dan tanpa ramai-ramai," Karding menandaskan.

Selalu ada cara bagi Hasnaeni Moein atau yang akrab disapa 'Wanita Emas' untuk semakin dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta. Salah satunya adalah membagikan minuman kemasan, serta penganan ringan, kepada para pengemudi kendaraan di pintu Tol JORR, tepat di seberang Gedung Antam, Jakarta Selatan.

Menurut wanita yang mengklaim sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017 itu, hal tersebut dilakukan untuk berbagi kepada masyarakat.

"Baru saja saya selesai bagi minum di pintu Tol Antam (JORR). Di libur panjang ini, saya ingin berbagi aja bersama masyarakat," ujar Hasnaeni di Jakarta, Kamis 5 Mei 2016.

Saat ditanya, apakah hal tersebut dilakukan sebagai bentuk untuk meraih dukungan agar maju di Pilkada DKI, di mana dirinya sudah mendaftar di berbagai partai politik, Hasnaeni menepisnya.

Dia kembali menegaskan, hal ini sebagai bentuk kemanusiaan saja dan semakin dekat dengan masyarakat DKI.

"Ya, itu bentuk kemanusiaan saja dan biar lebih dekat lagi dengan masyarakat bawah," ujar Hasnaeni.

Lulung Tetap Gunakan Putusan MA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mengesahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin Romahurmuziy atau Romi. Pengesahan tersebut tertuang dalam surat nomor M.HH-06.AH.11.012016.

Meski demikian, hal itu dipandang tak berarti oleh politikus PPP, Abraham Lunggana atau akrab disebut Lulung. Dia pun melakukan sosialisasi pemenangan Pilkada DKI Jakarta yang diadakan pada Kamis 5 Mei 2016.

Acara yang diselenggarakan di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat itu dihadiri 44 PAC, 6 DPC, dan para pengurus DPW DKI Jakarta.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI itu, menggelar kegiatan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015 Tahun 2015 yang memenangkan gugatan yang diajukan Djan Faridz.

Lulung menegaskan, putusan MA itu lebih tinggi ketimbang SK yang diterbitkan oleh Menkumham.

"Kalau menurut undang-undang, konflik (PPP) ini enggak ada. Ini kan campur tangan pemerintah dalam hal ini Yasonna H Laoly. Jadi putusan MA itu paling tinggi. Kalau pemerintah, hukumnya administrasi pemerintah (Undang-Undang) Nomor 30 Tahun 2014," ujar Lulung di Jakarta, Kamis 5 Mei 2016.

Karena itu, lanjut Lulung, yang menjabat sebagai Ketua DPW DKI Jakarta, dengan hadirnya PAC, DPC, dan DPW, dalam sosialisasi tersebut, akan semakin menguatkan proses verifikasi penjaringan terkait Pilkada DKI Jakarta, tanpa adanya ketakutan.

"Ini kan verifikasi, kepada PAC, DPC, agar menguatkan tentang penetapan keadministrasian kepartaiannya," sebut Lulung yang belum mau mengungkap siapa saja nama-nama calon yang dibidik PPP untuk Pilkada DKI Jakarta.

Sebelumnya, alasan Yasonna mengeluarkan SK Pengurusan DPP PPP yang diketuai oleh Romi, lantaran pengurusan baru ini sudah sangat akomodatif. Baik bagi kepengurusan Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz ataupun Muktamar Surabaya yang sempat diketuai Romi.