Politikus Gerindra Ini Minta Moratorium PNS Dicabut

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dicabut. Sebab saat ini terjadi kekurangan tenaga manusia pada Dirjen Imigrasi untuk mengawasi para warga negara Asing.

"Menpan RB Yuddy Chrisnandi harus mencabut moratorium CPNS di Dirjen Imigrasi. Memang moratorium tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan secara membabi buta pada setiap instansi pemerintah. Harus dipertimbangkan secara matang tergantung situasi dan kondisi masing-masing instansi," kata Dasco, dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (6/5/2016).

Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR itu mengatakan, salah satu bukti kurangnya pengawasan Dirjen Imigrasi adalah kasus 5 warga negara Tiongkok yang melakukan pengeboran kawasan Bandara Halim Perdanakusuma.

"Faktanya memang sulit bagi Ditjen Imigrasi untuk mengawasi pergerakan serta tindak tanduk orang asing dengan jumlah pegawai yang masih sangat sedikit," tutur dia.

Saat ini, lanjut Dasco, jumlah pegawai Ditjen Imigrasi sekitar 7 ribu orang. Jumlah itu termasuk sedikit bila dibandingkan negara-negara tetangga di wilayah Asean.

"Kita bisa bandingkan dengan Malaysia yang wilayahnya jauh lebih kecil dari kita pegawai imigrasinya 12 ribu orang, bahkan Singapura dengan wilayah sekecil itu memiliki 6 ribu orang pegawai," tegas Dasco.

Dengan minimnya jumlah pegawai tersebut tak heran fungsi pengawasan dan intelijen keiimigrasian yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2011 menjadi sulit untuk dilaksanakan. Dasco menuturkan, terjadi kekosongan dan kekurangan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara di Kalbar, Kaltim, Papua, NTT serta pulau-pulau terluar.

"Oleh karena itu penambahan pegawai Ditjen Imigrasi adalah syarat mutlak perbaikan kinerja. Setidaknya kita perlu 2 ribu pegawai untuk meng-cover wilayah yang begitu luas," ujar Dasco.