Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla geram karena nama Jokowi kembali dicatut untuk mendukung salah satu calon ketua umum Golkar. Sebab, hal itu dapat membuat citra pemerintah seperti jaman orde baru.
JK pun meminta semua jajaran pemerintah termasuk di daerah untuk menahan diri. Jangan sampai, gaya pemerintahan Orde Baru kembali terulang saat ini.
"Saya minta kepada pejabat siapa saja apalagi di daerah, jangan mengembalikan posisi sama seperti Orde Baru, pejabat-pejabat itu perintah-perintah gitu kan," ujar JK di gedung Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016).
JK mengatakan, Jokowi sangat marah karena namanya kembali dicatut. Jokowi, kata JK, menegaskan tidak pernah mendukung calon ketua umum Golkar mana pun.
"Apalagi diberitakan mendukung seseorang yang dulu justru mencederai Presiden dan wakil presiden, mengatasnamakan, menjual nama presiden. Masa saya dan Presiden mendukung seperti itu? Pasti tidak," tegas JK.
Baca Juga
Mantan Ketua Umum Golkar itu sudah membicarakan hal ini dengan Jokowi. JK memastikan posisi pemerintah dalam pemilihan ketum Golkar tidak berpihak. "Pemerintah netral," singkat JK.
Sebelumnya, Kader Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Jokowi telah mendukung Setya Novanto. Kabar itu dia dapat dari salah satu sumber di lingkungan Istana.
"Sinyal dari Istana itu sudah ada, salah satu menteri sudah menyebut Setya Novanto," ujar Doli di Cikini, Jakarta, Minggu 8 Mei 2016.
Istana, menurut dia, mempunyai kepentingan besar terhadap posisi ketua umum yang mempunyai daya tawar politik tinggi. Daya tawar ini, akan mempengaruhi hasil pemilihan ketua di Munaslub Golkar.
"Sudah pasti nanti bargaining position dia tinggi. Makanya harus klarifikasi benar atau tidak," pungkas Doli.
Bahkan beredar kabar Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sengaja mengumpulkan aparat daerah untuk mendukung Setnov.