JK: Masalah Pangan Bisa Gulingkan Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengingatkan Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Masalah pangan tidak bisa dipandang sebelah mata karena efeknya bisa menjatuhkan pemerintahan.

Paling tidak hal itu sudah terbukti di Indonesia pada 1965 dan 1998. Kondisi ekonomi yang sulit ditambah dengan krisis politik membuat kondisi semakin terpuruk.

Pada 1965 kesulitan pangan terjadi, orang antre, juga karena krisis politik dan ekonomi pada waktu itu, pemerintahan bubar. Begitu juga 1998, Indonesia mengimpor 6 juta ton beras.

"El Nino, krisis ekonomi politik, pemerintah tak bisa menjaga keadaan maka terjadi masalah dalam pemerintah. Itu efek yang terjadi, di samping bisa menyulitkan masyarakat juga bisa menjatuhkan pemerintahan," kata JK saat memberikan kuliah umum pada HUT ke-49 Bulog, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Untuk tetap menjaga kestabilan nasional Bulog butuh inovasi. Ada dua hal yang harus dihadapi Bulog secara bersamaan. Ada optimisme dan pesimisme yang berjalan beringan yang harus diselesaikan Bulog.

"Optimis dengan kemampuan teknologi, pesimis karena perubahan iklim. Ini selalu terjadi di dunia. Akibat panas luar biasa, air berkurang, petani berkurang. Tapi bisa diatasi dengan sistem pertanian dan teknologi yang baik," kata JK.

Karena itu, menjaga stabilitas harga dan persediaan pangan sangat penting. Menjaga produktifitas petani sekaligus memastikan daya beli masyarakat sebagai konsumen tetap baik itulah yang harus diselesaikan Bulog.

"Bagaimana menjaga produktifitas masyarakat agar pendapatannya naik? Kita tidak bisa dengan santai mengatakan turunkan harga pangan begitu saja. Kalau komoditas yang lain begitu naik orang bergembira, yang orang marah kalau naik adalah harga jual beras," pungkas JK.