Wali Kota Risma: Kepala Daerah Repot Jika Tidak Ada GBHN

Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendukung usulan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan untuk merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebagai seorang berlatar belakang perencanaan, Risma menyebut sistem itu dapat memandu setiap pemimpin dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita ini sekarang seperti enggak punya guidance. Jadi kita seolah-olah harus buat baru. Kalau tidak ada konsistensi, repot kepala daerah ini," kata perempuan yang akrab disapa Risma ini di Aula Garuda Mukti, Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (12/5/2016).

Panduan dibutuhkan terutama menyangkut keberlangsungan program yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Jika pemimpin baru tidak diberi panduan, bisa bertindak semena-mena menghapus program karena dinilai tidak sesuai visi dan misinya.

Jika itu terjadi, tidak hanya penerima manfaat yang akan protes, kepala daerah sebagai pelaksana kebijakan di lapangan juga akan kerepotan membereskan masalah baru yang muncul.

"Karena itu, kita perlu buat itu (haluan negara)," ucap Risma.

Menanggapi hal itu, Zulkifli menyatakan sejauh ini lima fraksi dan DPD sudah sepakat tentang penyusunan haluan negara. Haluan negara tidak hanya soal pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, tetapi juga soal politik, ekonomi, sosial, budaya dan wawasan kebangsaan.

"Perlunya kita punya haluan negara agar norma-norma yang termuat dalam UUD bisa mengatur kehidupan berbangsa bernegara kita hingga 50 tahun, 100 tahun ke depan," ujar Zulkifli.

Ia menyebutkan, pembahasan tahap awal diserahkan kepada para akademisi. Akademisi mengajukan draf tentang bagaimana haluan negara itu semestinya disusun, seperti siapa penyusun, apa sanksi jika tidak dilaksanakan, dan seperti apa jadinya.

"Kalau MPR dulu yang bahas, berantem dulu kita karena ada kepentingan politik, ada pragmatisnya. Sementara kampus kan tidak ada," kata Zulkifli.

Ia berharap draf soal penyusunan haluan negara sudah bisa selesai tahun ini sebelum dibahas di MPR tahun depan. Ia menyatakan haluan negara tidak untuk diimplementasikan pada masa jabatan ini, tetapi oleh MPR dan pimpinan berikutnya.

"Berlakunya pada MPR masa akan datang," kata Zulkifli.