Kunjungan Kerja Wakil Rakyat Disorot

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI angkat bicara soal dugaan kunker fiktif anggota DPR berdasarkan temuan BPK. Dalam temuan itu terindikasi potensi merugikan keuangan negara hingga Rp 945 miliar.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Suratna mengaku tak pernah mengirim surat ke fraksi-fraksi di DPR terkait dengan proses pemeriksaan BPK tahun Anggaran 2015.

"Sekretariat Jenderal DPR RI tak pernah mengirim surat ke fraksi-fraksi termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat," ucap Suratna dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 13 Mei 2016.

Lalu, lanjut dia, apa yang disebut dengan kerugian negara dalam pemberitaan media, sejati nya belum merupakan kerugian negara. Namun lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya. Sebab belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan oleh BPK.

"Perlu ditegaskan di sini, sesuai dengan pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan laporan kunjungan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK, telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya," papar Suratna.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, temuan BPK masih bersifat dugaan. Massoal kunjungan kerja atau kunker fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara, masih sebatas dugaan.

"Dugaan itu juga masih akan diteliti lebih lanjut apakah memang benar begitu," kata Hidayat.

Menurut dia, bisa saja potensi itu terindikasi oleh BPK karena banyak anggota DPR yang belum membuat laporan hasil kunker nya. Apalagi, menurut Hidayat, sampai saat ini BPK belum memberikan penyataan resmi soal potensi kerugian negara tersebut.

Ia menegaskan, apa yang menjadi temuan BPK belum pada kesimpulan terakhir, sehingga tidak bisa dikatakan seolah terjadi perampokan uang negara.

"Karena sekali lagi, itu perlu dilakukan pembuktian dan dilakukan kompilasi yang lebih detail lagi. Tapi apa pun, ini adalah sebuah peringatan kepada rekan-rekan saya di DPR agar kita melaksanakan reses sebagaimana mestinya," papar Hidayat.

BPK sendiri mengakui tengah mengaudit sejumlah laporan kegiatan DPR. Salah satu di antaranya, anggaran kunker para legislator.

Ketua BPK RI Harry Azhar Azis juga mengaku belum mengetahui jumlah anggaran tersebut karena audit masih berjalan.

"Sedang melakukan audit, bukan hanya kunjungan kerja tapi seluruh keuangan DPR. Angkanya saya belum tahu. Jadi kunjungan kerja itu bagian dan belum kita selesaikan, baru Juni 2016 kita laporkan ke DPR," kata Harry Azhar saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 13 Mei 2016.

Menurut dia, BPK memang tengah gencar mengaudit laporan keuangan sejumlah lembaga negara, termasuk kementerian. Khusus untuk DPR, lanjut dia, BPK akan menyerahkan hasil audit nya pada sidang paripurna bulan depan.

"Memang sedang kita audit, belum selesai. Kita sedang gencar-gencarnya melakukan audit terhadap lembaga negara. Akhir Mei mungkin selesai, nanti kita kirim ke DPR atau nanti awal Juni baru kita serahkan di paripurna," Harry menandaskan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai anggota DPR seharusnya menggunakan masa kunjungan kerja untuk bertemu konstituennya. Bukan menyerahkannya kepada staf yang ditunjuk.

Menurut JK, setiap wakil rakyat yang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah harus menjalankan kewajiban, terutama laporan selama perjalanan berlangsung. Mereka harus bertemu langsung dengan bupati dan mendapatkan tanda tangan yang menunjukkan mereka benar-benar melakukan kunjungan kerja.

"Jadi seperti itu, melihat meninjau bertemu masyarakat atau ada foto nya bertemu masyarakat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 13 Mei 2016.

Menurut JK, datang langsung dalam kunjungan kerja terutama ke daerah pemilihan sebenarnya memiliki manfaat yang lebih besar. Sebab, rakyat melihat langsung keseriusan wakil mereka dan berpeluang memilih lagi saat pemilu. Hanya saja, peluang ini tidak banyak dilihat oleh anggota DPR.

Bagi JK, kabar kunker fiktif ini harus disikapi dengan serius. Anggota DPR yang kedapatan terlibat, harus mendapat sanksi, baik dari fraksi maupun dari DPR.

"Kalau tidak memenuhi itu harus ada sanksi nya baik dari fraksinya atau dari DPR sendiri," pungkas JK.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari terlebih dulu hasil temuan BPK untuk kemudian diproses hukum.

"KPK akan melihat hasil temuan itu dulu karena sejauh ini baru melihat dari pemberitaan saja," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi.