Sukses

Komite Etik Malu Munaslub Golkar Ribut Seperti Pasar

Peserta Munaslub Partai Golkar sebaiknya tidak menyebutkan dukungan salah satu calon dalam pandangan umum.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Fadel Muhammad kecewa dengan situasi sidang saat ini. Terlebih saat beberapa DPD I menyatakan dukungan terhadap salah satu calon ketua umum.

"Saya diminta ketua umum menjadi ketua komite etik. Saya merasa malu. Kita seperti di pasar. Kita datang di sini teriak-teriak. Saya mohon, kita sudah punya aturan main, kode etik, tata cara majelis," kata Fadel di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin (16/5/2016).

Fadel menilai, sebaiknya proses dikembalikan sesuai dengan keputusan sidang. Karena itu, peserta sebaiknya tidak menyebutkan dukungan salah satu calon dalam pandangan umum.

"Diimbau untuk tidak menyebutkan nama, kalau mau sebut nama silakan saja, hak orang per orang," imbuh dia.

Hal ini sudah ditunjukkan dengan baik oleh DPD I Sulawesi Selatan. Mereka tidak menyebutkan dukungan meski pimpinannya merupakan caketum.

"Tadi seperti di Sulsel, meski ketuanya jadi caketum, tidak sebut nama. Saya imbau jangan bikin keonaran lagi," Fadel menandaskan.

Agenda penyampaian pandangan DPD dimanfaatkan pengurus untuk mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golkar. Beberapa DPD I menyatakan dukungan terhadap Setya Novanto.

Hal ini disampaikan oleh DPD I Jambi. Awalnya pernyataan yang disampaikan terkait penerimaan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Aburizal Bakrie. Tapi, dukungan pada Setya Novanto disampaikan di akhir pandangan.

"Jambi mendukung Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar," kata Ketua DPD Jambi, Zurman Manaf, di sidang paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin 16 Mei 2016.

Penyataan itu membuat suasana Munaslub Golkar memanas. Anggota tim sukses bakal calon Airlangga Hartarto, Melcias Marcus Mekeng, tak terima penyampaian dukungan diselipkan pada pandangan DPD I. Hal ini dikhawatirkan memengaruhi DPD II di bawah Provinsi Jambi.