Komite Etik: Kami Tahu Ada Politik Uang di Munaslub Golkar

Liputan6.com, Nusa Dua - Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar telah menerima 205 laporan pelanggaran. Termasuk soal adanya upaya politik uang dalam pemilihan ketua umum. Hanya saja, komite etik kesulitan membuktikan semua laporan itu.

"Saya tidak naif, saya tahu bahwa ada praktik-praktik money politic. Kami-kami di sini mengetahui permainan-permainan money politic tapi kami sulit membuktikannya tidak ada bukti-bukti yang lengkap. Kami terus didesak, kami menyampaikan bahwa kami tidak punya bukti lengkap untuk diproses," kata Fadel di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin (16/5/2016).

Fadel memastikan, semua satgas dan pengawas sudah disebar di berbagai tempat yang dicurigai berpotensi adanya pelanggaran. Termasuk kericuhan yang terjadi saat munaslub berlangsung.

Meski tak bisa menemukan cukup bukti, beberapa teguran sudah dilayangkan kepada calon maupun tim sukses. Bahkan ada teguran keras yang diberikan, tapi Fadel tak menyebutkan kepada siapa teguran itu ditujukan.

"Ada 23 surat yang telah dikirim komite etik, terdiri dari 2 teguran keras, 6 surat peringatan, dan 15 berupa imbauan," ungkap Fadel.

Namun, kata dia, Fadel enggan menyampaikan kepada publik soal surat tersebut karena bersifat rahasia.

Ketika menjelang pemilihan ketua umum Partai Golkar, peserta munaslub dihebohkan dengan short message service (SMS) berisi mahar miliaran rupiah bagi ketua DPD yang berani menyebutkan nama calon ketua umum yang didukung saat pembacaan pandangan umum.

Ketua DPD I Jambi Zoerman mengaku mendapat SMS itu. Dalam SMS disebutkan akan mendapat Rp 3 miliar setelah menyebutkan nama. Hanya, dia membantah mendapat uang itu.

"Tidak ada (menerima guyuran uang). Malah ada SMS dari nomor enggak dikenal akan dapat uang kalau nyebutin nama calon," ujar Zoerman.