Sukses


Ketua MPR Hadiri Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan

Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri Pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan.

Liputan6.com, Jakarta Bertempat di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 23 Mei 2016, Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri Pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan.

Indonesia Berkemajuan merupakan sebuah cita-cita yang dijadikan semangat bagi Muhammadiyah untuk diwujudkan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Gubernur Yogyakarta Sultan X dalam sambutan mengatakan selamat datang pada presiden yang sudi membuka acara konvensi nasional. Menurut Sultan, pesan kemajuan adalah sesuai dengan pesan KH. Ahmad Dahlan. Pesan yang terucap 1 satu abad yang lalu mempunyai makna yang besar, pesan ini tak hanya buat warga Muhammadiyah tapi buat semua.

Kehadiran presiden juga disebut bermakna, "semoga konvensi dapat menjadi pemantik perubahan mental bagi semua," ujarnya.

Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan mengucapkan terima masih di tengah kesibukan sudi hadir di tengah warga Muhammadiyah. "Sesuatu yang membahagiakan kami," katanya.

Acara yang digagas menurutnya sebuah kesungguhan untuk meletakkan Indonesia sebagai pusat kemajuan dunia. Indonesia disebut lahir dengan syarat dinamika. Indonesia adalah anugerah Allah yang patut disyukuri anak negeri.

Dalam kesempatan itu Joko Widodo mengatakan kita ini selalu terjebak dalam membesarkan masalah dan tidak produktif, gampang mencemooh, dan gampang mengeluh. Oleh karena itu tatangan seperti itu harus kita selesaikan.

Beliau juga turut mengatakan jika Indonesia dikatakan dalam urutan keempat dalam soal daya saing di Asean.

Lebih lanjut dikatakan Kita tidak berani melaksanakan perombakan baik dalam birokrasi dan aturan. Terdapat 3000 perda bermasalah, hal-hal seperti ini harus dipotong sehingga menjadi cepat karena kita berkompetisi dengan bangsa lain yang telah mendahului kita.

Ada 3 hal bila kita ingin mengejar bangsa lain, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur, deregulasi aturan, dan pembangunan sumber daya alam.