Ini Orasi Ilmiah Lengkap Doktor HC Megawati

Para Guru Besar, dan hadirin yang saya hormati, di tempat ini pula pada tanggal 23 Desember 1964, Bung Karno juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Sejarah dari Universitas Padjadjaran gelar Honoris Causa ke 25. Sejarah sangat penting bagi perjalanan suatu bangsa. Tentu kita semua ingat kata-kata yang disampaikan Bung Karno "Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah! Never Leave History".

Pada saat menerima gelar Doktor Honoris Causa tersebut, dalam orasi ilmiahnya, Bung Karno mengutip pemikiran sejarawan lnggris Sir John Seeley, penulis buku "The Expansion of England: "...kita harus mempelajari sejarah agar supaya kita bijaksana lebih dahulu. Agar supaya kita tahu ke mana kita harus berjalan. Orang yang tidak mempelajari atau mengambil pelajaran dari sejarah sebetulnya orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mengetahui arah, orang yang tidak mengetahui tujuan."

Kepada kaum muda, saya berpesan jangan sekali-kali menganggap sejarah sebagai barang rongsokan. Tahun 2019 saya meyakini lahirnya generasi baru, termasuk dalam ranah politik. Tidak dapat saya bayangkan dampaknya, apabila generasi muda yang menjadi penentu masa depan bangsa adalah generasi muda yang a historis.

Bagi saya, sejarah adalah harta karun yang begitu berharga. Menjadi pekerjaan rumah kita untuk terus melakukan penggalian kebenaran sejarah bangsa ini. Mempelajari sejarah bukan berarti sekedar mengingat peristiwa atau periodisasi dalam sejarah. Bukan itu. Mempelajari sejarah adalah memahami tentang pemikiran, nilai, keyakinan, dan keseluruhan dialektika yang terjadi di setiap peristiwa penting di masa lalu atas dasar kebenaran sejarah.

Memahami kebenaran sejarah memerlukan pisau analisis yang disebut proses berpikir kritis: "tesis anti tesis yang kemudian menyatu dalam sintesis”. ltulah dialektika dalam filsafat. filsafat dialektika. Kunci dalam proses berpikir dialektis harus diawali dari pikiran dan perkataan yang jujur. Jujur sejak dalam pikiran. Sebab. "ada" bagi manusia sesungguhnya dimulai sejak dalam pikiran. Cogito Ergo Sum, aku berpikir. maka aku ada.

Tanpa kejujuran dalam pikir dan kata, tidak akan ada dialektika. Artinya tidak akan pernah bangsa ini menemukan kebenaran sejarah yang sejati. Dengan kata lain, bangsa ini tidak akan pernah menemukan jati dirinya. Apa yang disampaikan Bung Karno tersebut sangatlah relevan. Sebab keseluruhan tindakan, pemikiran, dan keputusan politik yang saya lakukan, sebagaimana dibacakan dalam Pidato Pertanggung Jawaban Akademik tadi, bertitik tolak dari keyakinan kebenaran sejarah.

Hadirin yang saya hormati. Pertanggungjawaban ilmiah dari Universitas Padjadjaran didasarkan pada kajian terhadap naskah pidato dan undang-undang yang lahir selama saya menjabat sebagai Presiden ke-5. Satu hal penting yang ingin saya tegaskan dan hendaknya menjadi pembeda adalah: bahwa saya adalah Presiden Mandataris MPR yang terakhir. Saya dipilih, diangkat, dan ditetapkan oleh MPR.

Semua kebijakan politik yang saya ambil merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR. Jadi bukan Presiden yang dipilih langsung dengan visi misinya. Meskipun demikian, sebagai Presiden Republik lndonesia saya memegang tanggung jawab penuh ketika di pundak saya dibebankan tugas untuk memimpin negara pada saat krisis multidimensional terjadi.

Gambaran nyata di bidang ekonomi adalah bagaimana saya harus menyelesaikan lebih dari 300 ribu kasus kredit macet di BPPN hanya dalam waktu 3 tahun. Sementara. saat itu ketidakpercayaan begitu besar terhadap institusi negara. Belum lagi berbagai ancaman dis-integrasi dan kerawanan konflik sosial akibat keterpurukan di bidang ekonomi serta rendahnya kohesivitas sosial.

Tugas yang begitu berat tersebut hanya bisa dijalankan ketika pemimpin menempatkan kedaulatan negara sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, kepentingan nasional lndonesia tidak boleh dikorbankan oleh kekuatan lain yang berniat mengendalikan negara baik melalui regulasi global maupun perjanjian yang tidak adil akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan saat itu.

Atas dasar hal tersebut, penguatan institusi negara menjadi prinsip kepemimpinan saya; Suatu prinsip yang berdiri kokoh pada konstitusi. Penguatan legitimasi negara sebagai pijakan pengambilan kebijakan politik terus saya jalankan. Termasuk menyelesaikan kerja sama dengan IMF dan World Bank agar sepenuhnya kita hadir kembali sebagai bangsa yang berdaulat.

Saudara-saudara sekalian, Stabilitas politik merupakan syarat pokok berlangsungnya pembangunan ekonomi. Melihat realitas bagimana sistem pemerintahan presidensial bekerja dalam era multi partai yang kompleks, maka tidak ada lain kecuali memastikan bagaimana konsolidasi demokrasi yang ditopang oleh kehidupan partai politik yang sehat dan kuat. Pelembagaan partai politik sebagai persemaian para pemimpin melalui fungsi kaderisasi; mewujudkan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan demokratis; serta menyiapkan fondamen politik dan ekonomi yang kuat bagi keberlangsungan pemerintahan selanjutnya, adalah contoh dari berbagai konsolidasi demokrasi yang saya jalankan.

Demikian pula untuk memenuhi tanggung jawab politik luar negeri. Ketegasan Pemerintah Indonesia di dalam menentang berbagai politik intervensi dari negara adidaya, sebagaimana terjadi pada Perang Irak; konsistensi di dalam memperjuangan kemerdekaan Palestina; dan kegigihan Indonesia di dalam memperkuat tatanan dunia baru, temasuk menggelorakan kembali spirit gerakan non blok, dan membangun dialog selatan-selatan adalah pelaksanaan  nyata dari politik luar negeri bebas aktif.

Senat Guru Besar, Rektor dan hadirin sekalian, Gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan kepada saya ini, sesungguhnya adalah penghargaan kepada kabinet yang saya pimpin, yaitu Kabinet Gotong Royong. ljinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para menteri yang telah membantu saya dengan memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa ini.

Alhamdulillah kita dapat melalui masa transisi dan meletakkan pondasi perekonomian nasional yang jauh lebih baik. Kita juga menampilkan demokrasi politik yang lebih terbuka, tanpa disintegrasi dan berdiri kokoh melalui pelembagaan politik. Pada kesempatan ini ijinkan saya menyampaikan "pertangungjawaban sejarah" atas berbagai persoalan penting ketika saya menjadi presiden.

Pertama. Terhadap Sengketa Sipadan dan Ligitan. Mari kita berdialektika. Betulkah Sipadan Ligitan serta merta lepas pada saat saya menjabat menjadi Presiden? Peristiwa sejarah apa yang sebetulnya melatarbelakangi Sipadan dan Ligitan kemudian dinyatakan sebagai wilayah Malaysia? Di sini ada Menteri Luar Negeri Kabinet Gotong Royong Dr. Hassan Wirajuda. Silakan dikoreksi jika yang saya sampaikan ini kurang tepat.

Hal ini pernah disampaikan beliau dalam kuliah umum bertajuk "Perundingan Batas Wilayah Maritim Dengan Negara Tetangga", yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada dasarnya Sipadan Ligitan bukan merupakan wilayah lndonesia jika didasarkan pada UndangUndang Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan. Tetapi juga bukan merupakan wilayah Malaysia, sehingga keduanya kemudian memperebutkannya dengan berbagai argumentasi.

Sengketa kedua pulau tersebut sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1967. Pada tahun 1996, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto melunak dan menyepakati untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah lnternasional -International Court of Justice di Den Haag Belanda: suatu jalan dan cara penyelesaian yang tidak dapat ditarik kembali. Pada tahun 1997, masalah tersebut resmi memasuki proses persidangan.

Pada saat saya menjadi Presiden, saya memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Akan tetapi, argumentasi yang diterima Mahkamah lnternasional bukan karena Malaysia yang lebih dahulu masuk ke Sipadan/Ligitan. Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris, negara yang menjajah Malaysia, dan menjadi bagian dari Common wealth) paling awal masuk Sipadan Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu.

Sedangkan Indonesia dianggap tidak memiliki hak atas wilayah kedua pulau tersebut, karena Belanda negara yang menjajah lndonesia hanya terbukti pernah masuk ke Sipadan Ligitan. Namun hanya singgah sebentar tanpa melakukan apapun. Dan Putusan Mahkamah Internasional tersebut kebetulan ditetapkan pada tahun 2002 saat saya menjabat sebagai Presiden.

Kedua. Pulau Nipah. Ada satu catatan sejarah yang hampir terlupakan, mengenai kedaulatan wilayah RI, yaitu terkait Pulau Nipah. Pulau ini berbatasan dengan Singapura. Saat itu pulau Nipah hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura. Jika pulau itu tenggelam dan hilang tentu saja wilayah Singapura akan semakin luas.

Saya segera perintahkan untuk menimbun kembali pulau itu. Ketika berkunjung ke Singapura, pada saat kembali ke tanah air, saya minta dijemput dengan Kapal Perang Republik Indonesia untuk meninjau Pulau Nipah. Hal itu saya lakukan dengan sengaja untuk menunjukkan kepada Singapura bahwa Pulau Nipah adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Ketiga, Proyek LNG Tangguh antara Indonesia dengan RRT. Saudara-saudara silakan dibuka catatan sejarah, berapa harga gas dunia saat itu. Jangan dilihat harga sekarang karena saat itu supply minyak internasional masih melimpah. Saat itu tidak ada satu pun negara yang mau membeli gas Indonesia.

Sekarang ini juga hadir Menteri ESDM Kabinet Gotong Royong. Prof. Dr. Ir Purnomo Yusgiantoro. Bisa ditanyakan pada beliau kondisi saat itu, bukan hanya Indonesia yang dalam keadaan krisis. tapi dunia pun sedang dilanda resesi. Konsumsi gas domestik juga belum siap karena perlu dibangun infrastruktur.

Gas bumi Indonesia untuk dapat diekspor harus dalam bentuk LNG. Kita pun dalam kondisi harus bersaing dengan Rusia dan Australia yang langsung bertetangga dengan Tiongkok dan sudah berencana membangun pipa gas ke negara tersebut. Saya akhirnya memutuskan untuk melakukan lobby diplomalik "Lenso Bengawan Solo” secara langsung dengan Presiden RRT, Jiang Zemin.

Peristiwa tersebut mengingatkan kembali sejarah hubungan baik antara RRT dan RI pada saat masa pemerintahan Bung Karno. Akhirnya, RRT membatalkan kerja sama dengan Rusia dan Australia dan memilih bekerja sama dengan Indonesia.

Selain hal tersebut, beberapa kerja sama strategis juga dijalankan. Pertama, RRT harus memberi bantuan diplomasi di forum internasional atas kedaulatan Indonesia. Kedua RRT menanamkan investasi dalam bentuk megaproyek padat karya seperti Jembatan Suramadu, Jembatan Selat Sunda, Pelabuhan di Papua, membantu pembangunan pembangkit listrik 10.000 Megawatt, dan jalan ke desa sepanjang 5.000 kilometer.

Ketiga perjanjian itu dapat diperbaiki pada masa depan dengan melakukan penyesuaian harga setiap lima tahun setelah delapan tahun perjanjian awal. Selain itu. ada nilai solidaritas internasional, yaitu lndonesia dari hasil penjualan gas Tangguh, kita dapat membantu rakyat Korea Utara yang sedang tertimpa bencana kelaparan (1,2 juta rakyat Korea Utara kelaparan).

Satu hal yang saya tekankan pula, kerja sama tersebut melibatkan bank milik Pemerintah RRT, bukan bank swasta. Hal lain yang selalu saya tekankan, bahwa semua pembangunan harus melalui uji kelayakan, amdal, serta memperhitungan keuntungan secara ekonomi dan sosial bagi rakyat lndonesia tanpa mengorbankan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa lndonesia.

Hadirin yang saya hormati. ltulah beberapa hal yang ingin saya luruskan. Catatan sejarah lainnya sedang disusun oleh para menteri Kabinet Gotong Royong‘. Saya ingin tekankan sekali lagi betapa penting sejarah bagi kehidupan bangsa ini ke depan, terutama keputusan-keputusan politik untuk mengelola pemerintahan dan negara. Penting, sangatlah penting agar sejarah bangsa terus diperkenalkan dariperjuangan merebut kemerdekaan, hingga pondasi Indonesia Merdeka diletakkan oleh para pendiri bangsa.

Dasar negara Indonesia Merdeka adalah Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 dan konstitusi yang menjadi kitab kita dalam berbangsa dan bernegara adalah UUD Republik Indonesia 1945. Dalam benang merah sejarah itu ditetapkan tujuan Indonesia Merdeka. Bukan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi liberalisme dan kapitalisme yang terus menggerus nilai-nilai solidaritas, toleransi, gotong royong, serta mempertajam jurang antara si kaya dan si miskin.

Dalam Dasar Negara dan Konstitusi kita telah ditetapkan tujuan sekaligus cita-cita Indonesia Merdeka, yaitu masyarakat adil dan makmur dengan karakter dan kepribadian yang bersumber dari akar budaya kita sendiri.

Saudara-saudara, hal lain yang ingin saya sampaikan, syarat penting bagi pemimpin masa depan adalah betapa pentingnya wawasan kebangsaan. Hal ini bersifat wajib. Demikian halnya pemahaman terhadap masalah lingkungan. Terkait isu lingkungan, saya sejak dulu terus berjuang dan mengkritisi agarjangan sampai pulau-pulau kita diperjualbelikan. Tidak boleh yang namanya pulau menjadi ekslusif milik pribadi. Pulau-pulau itu adalah simbol kedaulatan bangsa. Pulau-pulau tidak boleh diatasnamakan perorangan. Pemiliknya adalah seluruh rakyat. Itulah perintah konstitusi yang harus selalu kita jaga.

Persoalan lingkungan lainnya di dalam negeri yang harus segera dibenahi mencakup semua undang-undang terkait lingkungan. Saya telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tata Ruang yang implementasinya harus sejalan dengan undang-undang yang mengatur wilayah perairan. Kedepan tidak boleh terjadi lagi konflik kepemilikan tahan, termasuk persoatan reklamasi. Sudah seharusnya secara jelas dan tegas ijin pembangunan yang menyangkut wilayah perairan disertai dengan penegakkan hukum lingkungan tanpa tebang pilih.

Saya akan terus memperjuangkan dan mendorong kebijakan politik yang ramah lingkungan. Sudah saatnya paradigma politik ekonomi yang memanfaatkan secara bijak kekayaan alam dikedepankan, termasuk kekayaan hayati Indonesia.

Saudara-saudara, secara internasional, masalah global yang juga krusial saat ini adalah terkait isu perubahan iklim. lsu ini sangat signifikan, dan kita harus lebih serius terlibat sekaligus mencermati berbagai pejanjian internasional. Yang terbaru adalah Perjanjian Paris 2015. Perjanjian ini mengubah pola struktur penurunan emisi yang sebelumnya diatur dalam Perjanjian Kyoto. lnilah saatnya komitmen nasional, komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk mencapai target penurunan emisi dunia termasuk menghentikan pembalakan liar.

Akan tetapi, di saat bersamaan kita harus tetap melangkah dalam koridor kepentingan nasional. Langkah awal yang harus kita perjuangkan dalam isu perubahan iklim adalah "keadilan iklim". Kita berjuang bersama negara negara lain agar hutang emisi diselesaikan negara-negara maju.

Mereka terindikasi berkontribusi besar pada perusakan atmosfir akibat menumpuknya gas rumah kaca selama berpuluhpuluh tahun. Menurut saya Indonesia pun harus aktif mendorong cara penentuan dan penghitungan emisi yang didasarkan pada‎ penghitungan emisi per kapita. Mari kita perjuangkan kesepakatan internasional : "setiap orang di belahan bumi manapun memiliki hak yang sama terhadap atmosfir.”

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam isu perubahan iklim adalah memastikan penyelamatan dunia melalui penghematan energi dan beralih pada sumber energi yang lebih aman bagi bumi. Jangan sampai isu perubahan iklim berujung pada perdagangan karbon. Kesadaran terhadap lingkungan ini yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin di dalam menjalankan roda pemerintahan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Keseluruhan pertimbangan akademis yang bertitik tolak dari pemikiran saya dalam bidang politik dan pemerintahan yang dijadikan dasar pemberian gelar kehormatan, sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari konsepsi besar, mencakup haluan pembangunan negara dirumuskan dengan sangat baik pada masa pemerintahan Bung Karno. Konsepsi tersebut disebut Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang disusun oleh Dewan perancang Nasional. Di dalamnya bergabung 574 orang ahli dari berbagai bidang.

Hal ini menjadi bukti bahwa ilmu tidak hanya untuk ilmu. llmu harus berguna bagi kemanusiaan, bermanfaat bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Saya yakin, spirit tersebut dapat tumbuh kembali; suatu spirit yang melahirkan para pemikir, para akademisi "organik", yaitu mereka yang mengabdikan diri dalam dunia akademis tidak untuk menghuni menara gading. Para akademisi tersebut secara nyata terlibat dalam memberikan pemikiran dan pengetahuan terbaiknya untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sudah saatnya ide, pemikiran, dan gagasan Bung Karno dihidupkan kembali dan menjadi bintang penuntun bagi kita semua. Jangan‎ hanya karena masalah-masalah politik berbagai konsepsi penting dari Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya dibuang. Bung Karno menginginkan bahwa kebijakan politik pembangunan haruslah bersifat ilmiah, berdasarkan riset-riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kebijakan politik tersebut harus sesuai dengan kondisi dan realitas rakyat, bangsa, alam, serta budaya Indonesia. Namun demikian, Bung Karno berpesan, konsepsi tersebut hendaknya menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh rakyat. Karena beliau menghendaki pembangunan dijalankankan dengan melibatkan dan mengerahkan seluruh tenaga rakyat.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberikan kenang-kenangan berupa buku yang berisi pemikiran Bung Karno Di Bawah bendera Revqusi dan dokumen lengkap Pola Pembangunan Nasiona I Semesta Berencana. Semoga Universitas Padjadjaran tertarik untuk menjadikannya bahan pembelajaran dan kajian. Semoga Universitas Padjadjaran menjadi pelopor berdirinya Pusat Studi Pemikiran Bung Karno. Semoga cita-cita Bung Karno terus menjadi cita-cita dan perjuangan kita bersama yaitu terwujudnya Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya. Merdeka!!!