Sukses

Menteri-menteri yang Pernah Ditegur Jokowi Kena Reshuffle?

Jokowi menegur menteri asal Partai Nasdem itu di depan para petani dan masyarakat Brebes.

20160316-Bahas Aksi Penyelundupan, Jokowi Ajak Menterinya Rapat Terbatas-Jakarta
Perbesar
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/3). Rapat tersebut membahas mengenai penanggulangan aksi penyelundupan di Indonesia (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Perombakan atau reshuffle kabinet jilid II santer disebut akhir-akhir ini. Beredar kabar reshuffle akan berlangsung usai kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Jepang, atau seperti tahun lalu, setelah Lebaran.  

Akankah reshuffle kabinet berlangsung seperti tahun lalu? Belum bisa dipastikan. Sebab pihak-pihak yang dekat dengan Jokowi mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Kapan, di mana, dan siapa yang akan diganti menjadi rahasia Presiden.

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun enggan memastikannya. "Kalau tanya soal reshuffle, jawaban saya masih sama. Belum. Bukan hari ini. Masih cari hari baiknya. Kapan? Tunggu-tunggulah," ujar JK sambil tertawa.

Kendati demikian, tanda-tanda perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat sudah mulai terlihat.

Baca Juga

Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya, kepada Liputan6.com mengatakan, ada dua peristiwa dapat dibaca publik yang mengisyaratkan reshuffle semakin dekat.

Pertama Partai Golkar sudah menyatakan bergabung dengan pemerintah, kedua Jokowi dalam beberapa kali kesempatan bicara soal kinerja para menterinya. "Dua variabel itu bisa digapai sekaligus, itu pola sekarang," kata Yunarto di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto telah mengumumkan resmi bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-JK pada Senin 16 Mei 2016, di Nusa Dua, Bali.

Lalu soal menteri, siapa saja yang pernah ditegur atau diperingatkan oleh Jokowi terkait kinerjanya? Berikut penelusuran Liputan6.com:

2 dari 4 halaman

Menteri Agraria dan Tata Ruang

Menteri Ferry Mursidan Serahkan LHKPN ke KPK
Perbesar
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/11/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Presiden Jokowi menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan pada Senin, 11 April 2016 lalu di Brebes, Jawa Tengah.

Jokowi menegur menteri asal Partai Nasdem itu karena banyaknya keluhan masyarakat mengenai lamanya proses pengurusan sertifikat tanah. Jokowi menegur Ferry langsung di depan para petani dan masyarakat Brebes saat dia menghadiri acara‎ Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat‎.

"‎Masalahnya jelas, masalah sertifikat tanah. Saya beri peringatan BPN, urusan sertifikat saya tidak mau dengar lagi terlalu lama, terlalu ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, berarti betul apa yang terjadi di masyarakat," tegur Jokowi yang langsung dibalas tepuk tangan dan sorakan dari masyarakat yang ada di lokasi acara.

Pada 15 Mei 2016 saat berkunjung ke Korea Selatan, Jokowi juga menyinggung soal Kementerian yang dipimpin Ferry.

"Kalau ada masalah tanah, saya telepon menteri, kok pembebasan lama sekali. Saya cek lagi belum apa-apa, ya ganti. Mesti copot dong," kata Jokowi yang ditimpali dengan teriakan, "hidup Pak Jokowi! Copot, copot, copot," timpal para WNI yang bertemu Jokowi saat itu.

Jokowi bahkan mengancam bahwa tiap ucapannya bukan hanya perkataan belaka.

3 dari 4 halaman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

20160504-Kunjungi SCTV Tower, Sudirman Said Beberkan Program Indonesia Terang-Jakarta
Perbesar
Menteri ESDM Sudirman Said saat menjadi narasumber untuk Liputan6 di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (4/5). Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Said membeberkan program Indonesia Terang dan strategi perkembangan energi yang modern. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Presiden Jokowi tiba-tiba mendatangi Pembangit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba di Desa Juanga, Morotai Selatan pada Rabu 6 April 2016. Kedatangannya, di luar agenda resmi kepresidenan.

PLTS Daruba adalah pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 600 KW. Namun kini tidak dapat beroperasi secara optimal. Saat tiba di PLTS Daruba, Jokowi langsung melihat ruang pengendali dan panel surya.

"Otomatisnya rusak sehingga yang dipakai hanya manual, tapi ada yang mangkrak, juga yang di Halmahera," kata Jokowi marah saat itu.

"Kita harus lihat (PLTS) segede ini yang pegang hanya satu orang. Coba lihat ke dalam perangkat seperti apa gedenya kayak gitu, banyaknya kayak gitu," ucap Jokowi kesal.

Dia mengingatkan, untuk tidak mementingkan pembangunan saja tapi juga perawatan dan pemeliharaan.

Sentilan Jokowi untuk Kementerian ESDM tidak hanya berlangsung saat itu. Pada 8 Desember 2015, saat memanasnya kasus "Papa Minta Saham", Jokowi mengingatkan Menteri ESDM Sudirman Said untuk tidak berpolemik terkait kasus itu.

‎"‎Tadi malam saya kira kita sudah mendengar sikap Presiden, yang jelas kami juga diberi arahan untuk tidak berpolemik lebih lanjut, segalanya sudah jelas, ini urusan etika, urusan moral," ujar Sudirman Said di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 8 Desember 2015.

Soal menteri berpolemik, Jokowi juga pernah memanggil sejumlah menteri di antaranya Menteri ESDM, terkait silang pendapatnya dengan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, Presiden melakukan evaluasi terkait hal ini. "Evaluasi tidak hanya pada satu titik dan waktu tertentu, tapi sepanjang kegiatan atau kinerja menteri itu. Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu," ucap Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 2 Maret 2016.

4 dari 4 halaman

2 Menteri Dipanggil

2 Menteri Dipanggil

Terkait reshuffle, 2 menteri dikabarkan telah dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor pada Kamis 7 April 2016 malam.

Dua menteri itu yakni Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddi Chrisnandi.

Tapi baik Jonan maupun Yuddy membantah hal tersebut.

"Kapan? Belum dipanggil Presiden. Sampai sekarang belum tuh," ucap Jonan saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, Senin 11 April 2016.

Adapun Yuddy menjawab melalui Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik MenPAN-RB, Herman Suryatman. Herman mengatakan, berita yang beredar di media online tersebut tidak benar.

"Jadi pada Kamis malam, Pak Menteri berada di Bukit Tinggi. Pak Menteri membuka acara tersebut pada Jumat 8 April 2016, dilanjutkan peninjauan ke sejumlah penyelenggara pelayanan publik," ujar dia di Jakarta, Minggu 11 April 2016.