Ahok Nilai RT-RW yang Lapor ke DPRD Terkait Qlue Bermain Politik

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok geram dengan ancaman pengurus RT/RW yang akan memboikot pelaksanaan Pilkada 2017 bila tetap diwajibkan melaporkan wilayahnya lewat aplikasi Qlue.

"Mana bisa boikot? Yang menyelenggarakan Pilkada kan KPU DKI. Itu bukan ancam boikot pilkada, Itu lebih tepat saya terjemahin, ngancem gak mau pilih lu (Ahok). Itu lebih tepat. Kita (RT RW) akan pilih DPRD dari partai yang nerima kita," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Ahok menduga aduan RT/RW ke DPRD DKI itu bersifat politis. Menurut dia, bila para pengurus RT/RW tak berkenan dengan kewajiban lapor melalui Qlue, mereka bisa mengundurkan diri dari jabatan.

"Ya memang dong (politis). Kalau kamu enggak politik, kalau kamu enggak demen misalnya saya kerja di sini, saya mesti masuk pagi, kayaknya gaji enggak sesuai nih. Ya berhenti dong. Jangan nyalon dong, kalau demen ya kerja saja. Kenapa mesti lapor ke DPRD?" kata Ahok

Sejumlah pengurus RT/RW mengadu kepada Komisi A DPRD DKI untuk mengevaluasi penggunaan Qlue pada Kamis 26 Mei 2016. Mereka juga menuntut dua peraturan penggunaan Qlue, yakni SK Gubernur No 903 tahun 2016 dan Pergub Nomor 168 tahun 2014 dicabut. Beberapa ketua RT/RW bahkan mengancam tidak akan membantu saat Pilkada 2017.