Moreno Soeprapto Dinilai Cocok Jadi Menpora di Kabinet Prabowo-Gibran Jika Sudah Resmi Diumumkan KPU

Koordinator Balagibran Malang Raya, Dhimas Gandung menilai, sosok Moreno Soeprapto memiliki kriteria yang cocok menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Balagibran Malang Raya, Dhimas Gandung menilai, sosok Moreno Soeprapto memiliki kriteria yang cocok menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika sudah resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dhimas menilai, kriteria Moreno Soeprapto sudah malang melintang di dunia olahraga yang membawa nama Indonesia di setiap ajang otomotif internasional. Bahkan, kata Dhimas, pada 2004 Moreno dianugrahi sebagai atlet nasional berprestasi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Nama Moreno Soeprapto sudah dikenal khalayak umum yang memiliki pengalaman di dunia olahraga terutama dunia otomotif menjadi pembalap internasional dan juga atlet Indonesia berprestasi internasional," ujar Dhimas melalui keterangan tertulis, Selasa (20/2/2024).

Dhimas melanjutkan, sosok Moreno juga dapat dipercaya oleh Prabowo Subianto karena merupakan kader Partai Gerindra.

"Secara pengalaman politik Moreno sudah memiliki pengalaman yang panjang, seperti Anggota DPR RI tiga periode, Sekjen Tidar, dan Ketua DPC Gerindra Kota Malang," ucap dia.

"Puncaknya adalah keberhasilan Moreno Sooprapto selaku Ketua TKD Prabowo Gibran Kota Malang dalam mengkomandoi pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Kota Malang dengan capaian 56,86 % dari perhitungan real count DPC Gerindra Kota Malang," sambung Dhimas.

Selain itu, lanjut dia, sosok Moreno Soeprapto dapat merangkul anak muda baik millenial hingga Gen z untuk dapat lebih berprestasi di segala bidang kepemudaan untuk menuju indonesia Emas 2045.

"Mas Moreno ini juga pemuda berprestasi, memiliki kompetensi dalam managerial keolahragaan terutama olahraga prestasi, juga terkait kepemudaan. Dan memiliki komitmen untuk all out menduniakan olahraga dan generasi muda Indonesia," tandas Dhimas.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyatakan belum membicarakan langkah politik ke depan pascapemilu 2024, termasuk apakah akan melompat ke kubu Prabowo Subianto.yang unggul dalam pemilihan presiden berdasarkan hitung cepat.

2 dari 4 halaman

Hasil Real Count KPU 72,03%: Anies-Cak Imin 24,27%, Prabowo-Gibran 58,62%, Ganjar-Mahfud 17,11%

pengundian nomor urut capres-cawapres Pemilu 2024 — Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus memperbarui hasil hitung suara atau real count Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Berdasarkan data dari situs KPU, pemilu2024.kpu.go.id, hingga Selasa (20/2/2024) pukul 07.00 WIB, suara masuk mencapai 72,03 persen atau 593.012 dari 823.236 TPS di seluruh Indonesia.

Berikut perolehan suara sementara tiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 dari real count KPU:

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar adalah 24,27 persen atau 23.569.399 suara.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 58,62 persen atau 56.931.332 suara.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md 17,11 persen atau 16.620.064 suara.

Sebagai informasi, hasil yang ada barulah perolehan sementara yang bersumber dari publikasi Form Model C Hasil yang diunggah ke sistem KPU RI. Hasil penghitungan suara di TPS diunggah dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Hasil penghitungan suara dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Namun nantinya rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapannya dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 dari 4 halaman

KPU Sebut Tak Semua Kecamatan Hentikan Rekapitulasi Suara: Hanya Yang Belum Sinkron

Debat Perdana Capres Pilpres 2024 — Tiga Calon Presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (kiri ke kanan) mengangkat tangan usai debat perdana Pilpres 2024 di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menegaskan, tidak semua kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu menyesuaikan ketepatan sinkronisasi antara formulir C hasil dengan data Sirekap di wilayah masing-masing.

"Tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi kemudian dihentikan sementara, dalam rangka untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan tayangan antara yang sudah unggah (di Sirekap) dengan hasil suara sudah sinkron, maka TPS di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus," tutur Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 19 Februari 2024.

"Tapi bagi yang belum sinkron, ini tidak kita tayangkan dulu. Sehingga yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu sembari berjalan antara tayangan foto dengan hasil yang tidak sesuai dengan Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya,” sambungnya.

Menurutnya, dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, anggota KPPS akan membuka kotak suara dan membacakan secara langsung formulir C hasil bersamaan dengan ditayangkannya data dalam Sirekap.

"Bukan itu sebagai hasil, tapi sebagai rujukan apakah itu sudah sesuai dengan hasil dan tayangan. Kalau tayangan dan hasil belum sesuai, maka itu untuk menghindari problem-problem di lapangan terutama di tingkat kecamatan. Maka yang sudah sesuai lanjut pleno, maka yang sudah selesai dulu jalan secara pararel," kata Hasyim.

4 dari 4 halaman

KPU: Data Sirekap Tertunda Karena Sedang Sinkronisasi

KPU Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024 — KPU RI menggelar evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, Kamis (15/2/2024). Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya juga tengah mempertimbangkan pemungutan suara ulangg pada ribuan TPS yang tersebar di berbagai daerah. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan data yang ditampilkan Sirekap dalam situs resmi KPU tertunda lantaran petugas tengah melakukan sinkronsasi jumlah suara.

Hal tersebut menjadi alasan data yang ditampilkan Sirekap dalam situs resmi KPU tidak berubah pada Minggu, 18 Februari 2024.

"Sirekap-nya karena dia sedang diakurasi agar prosesnya menjadi lancar, maka untuk sementara tampilan publik-nya masih menggunakan tampilan yang terakhir di kemarin lusa," kata Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Menurut Idham, proses sinkronisasi suara harus dilakukan agar data yang terekam di Sirekap akurat. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi perolehan suara yang akurat dari situs resmi KPU.

Dia pun mengakui ada beberapa kendala yang dialami petugas penyelenggara kecamatan (PPK) saat memasukkan data ke Sirekap. Salah satunya yakni angka yang ditulis tangan di formulir C tidak bisa terekam dengan jelas oleh teknologi kamera milik KPU.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition, OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition, OCR). Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka.

Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

"Jadi begini, misal, angka 3 itu terbaca 8, itu yang diakurasi menjadi 3. Misalnya, angka 2 itu terbaca 7, itu yang diakurasi menjadi 2," jelas Idham.

Walaupun proses sinkronisasi data ke Sirekap tertunda, dia memastikan proses rekapitulasi suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) tidak tertunda.

Proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK masih berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

"Kata dia (PPK) kemarin rekapitulasi di Jakarta tetap berlangsung dan banyak tempat daerah berlangsung dan bahkan di hari kemarin ada 33 kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi," jelas dia.