Sekjen DPR: Tak Ada Kata Kerugian Negara dari BPK‎ soal Kunker

Terkait munculnya angka sekitar Rp 945 miliar, ia menjelaskan, angka tersebut kemungkinan besar hasil penghitungan oleh fraksi masing-masing tergantung jumlah anggotanya. Ia menambahkan, BPK sendiri saat itu belum mengeluarkan hasil audit terhadap DPR, melainkan tengah melakukan audit kepada seluruh lembaga negara, termasuk DPR.

‎"Angka itu konversi saja, itu karena anggarannya sekitar segitu yang digunakan seluruh anggota dewan misal saat kunker tapi enggak ada laporannya ya makanya angkanya dikonversi. BPK juga bilangnya bahasanya, 'jika tidak ada laporannya kegiatan kunker dikhawatirkan tidak dapat diyakini keterjadiannya'," Win menandaskan.
‎
Kunker fiktif anggota DPR yang disebut berpotensi merugikan negara itu diketahui publik pasca-beredarnya surat Fraksi PDIP, Kamis 12 Mei 2016 yang berisi keraguan Kesekretariatan Jenderal (Kesekjenan) DPR dalam kunjungan kerja anggota dewan. Kunker itu, diduga menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000.

Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 104/FPDIP/DPR-RI/2016 yang ditandatangani sekretaris fraksi Bambang Wuryanto itu berisi:

Atas ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 211 ayat (6) dan surat Setjen DPR RI tentang diragukannya keterjadiannya kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi negara dirugikan Rp 945.465.000.000

Oleh karenanya kepada Yth Bapak/Ibu anggota Fraksi PDIP DPR RI diharap melengkapi laporannya.