Kegelisahan Purnawirawan TNI Akan Bangkitnya PKI

Liputan6.com, Jakarta - Simposium bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain" bakal digelar pada Rabu sampai Kamis, 1-2 Juni 2016 di Balai Kartini. Acara ini merupakan tandingan dari simposium korban tragedi 1965 yang digelar beberapa waktu lalu di hotel Aryadhuta.

Kiki Syahnakri, selaku Ketua Panitia Simposium itu mengatakan, bahaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kini sudah di depan mata. Apalagi menurutnya hasil simposium di Aryadhuta bukanlah rekonsiliasi tapi lebi berat ke kiri dan memicu lahirnya kembali PKI.

"Saya sangat setuju rekonsiliasi. Tapi kalau itu tujuannya (membangkitkan PKI) harus jalan bersama-sama (membawa serta Simposium yang akan diadakan). Kami sampaikan ide berupa TOR, tapi ditolak," ujar purnawirawan Letnan Jenderal TNI ini di Komplek Kantor Dewan Dakwah Islamiyah Nusantara, Senen, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).

Ia khawatir, dengan banyaknya simbol-simbol palu arit yang bermunculan, maka kebangkitan PKI akan semakin dekat. "Kebangkitan PKI bukan hanya wacana. Ditandai peredaran buku komunisme, atribut PKI, festival belok kiri, kemudian simposium yang berisi LSM kiri semua," ketus Kiki.

Kiki dan purnawirawan lainnya yang tergabung dalam panitia serta pembicara di Simposium itu, sangat ketakutan jika generasi muda terus belajar, menonton dan ingin mengetahui apa itu PKI dan segala hal yang berhubungan dengan itu. Ia bahkan menuding film Senyap, Jagal, Pulau Buru sebagai dalang kebangkitan PKI.

"Kami gelisah, mereka menyisir anak muda. Membuat rekayasa video (pembunuhan massal) yang dilakukan oleh TNI dan ormas Islam, seperti Senyap yang di Youtube itu. Jadi kalo ada yang dibilang PKI tidak akan bangkit, itu naif," ujar Kiki.

Menurut dia, simposium yang akan digelarnya memiliki 5 tujuan. Antara lain, mempersatukan komponen bangsa menghadapi segala ideologi yang anti-Pancasila. Mencegah upaya kebangkitan PKI, membangun kesadaran bangsa tentang kekejaman PKI, dan memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk menghadapi bahaya laten PKI.

"Mungkin salah satunya mengharuskan ada lagi PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)," kata Kiki.

Ia mengatakan, simposium ini bukan untuk tandingan tapi untuk mengimbangi hasil simposium tragedi 1965.

"Kita didukung pemerintah, sudah koordinasi dengan TNI dan Polri, mereka diam aja, berarti menyetujui (simposium), Pak Menhan (Ryamizard Ryacudu) juga bakal membuka acara ini dan mendukung penuh secara moril," ucap Kiki.

Saat dikonfirmasi apakah acara ini bentukan dari Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Kiki berdalih acaranya ini didukung berbagai organisasi kemasyarakatan. Namun, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, tercantum kantor PPAD sebagai sekretariatnya.